Keterangan foto: Jubir TKN Prabowo-Gibran, Puteri Komarudin (foto ist)

indopostrust.id – Indonesia saat ini masih kekurangan tenaga dokter. Untuk mengatasi hal itu paslon Prabowo-Gibran akan membangun 300 Fakultas Kedokteran baru.

Jubir TKN Prabowo-Gibran, Puteri Komarudin menjelaskan dalam rekomendasi World Health Organization (WHO) sendiri kita di Indonesia masih kekurangan dokter.

“Rekomendasi WHO itukan 1 dibandingkan 1000. Sementara sekarang penduduk kita sudah ada 278 juta jiwa. Jadi kalau dilihat-lihat sebenarnya yang mesti tersedia itu 278 ribu dokter. Sementara yang sudah teregistrasi dokter kita sekarang baru ada 140 ribu,” ujarnya saat dialog di KompasTV beberapa waktu lalu.

“Jadi kita memang masih kekurangan 138 ribu dokter. Mangkanya kemarin pak Prabowo membulatkan menjadi 140 ribu. Jadi yang kemarin beliau sampaikan adalah untuk menambah fakultas kedokteran yang ada di Indonesia karena memang fakultas kedokteran kita ini masih sangat kurang,” imbuh Puteri Komarudin.

Ia menjelaskan saat ini kita hanya mampu mencetak lulusan dokter sekitar 12 ribu dokter  setiap tahunnya yang diproduksi dari 92 fakultas kedokteran yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau kita rata rata satu fakultas kedokteran ini hanya mencetak 130 lulusan pertahunnya. 

“Sehingga kalau kita masih dengan kondisi pada saat ini, kemungkinan masih membutuhkan waktu sekitar 10 tahun lagi untuk kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan (dokter) tersebut,” ujar Puteri Komarudin.

“Padahal tentu jumlah penduduk kita terus bertambah setiap tahunnya. Sensus penduduk kemarin aja kita melihat ledakan penduduk yang sangat besar apalagi pasca pandemi. Jadi jumlah dokter yang dihasilkan setiap tahun itu stagnan mangkanya kemarin pak Prabowo menyebutkan bahwa perlu ada penambahan fakultas kedokteran di seluruh universitas di Indonesia. Kalau tadi kita mengalikan satu Fakultas Kedokteran (FK) itu bisa mencetak lebih dari 100 lulusan,” imbuhnya.

Jadi jelas Puteri kalau itu kita bisa mencetak lebih dari 30 ribu lulusan FK di seluruh Indonesia untuk bisa mengurangi kekurangan tersebut dan  Prabowo sendiri sebenarnya sudah melakukan hal tersebut. Yaitu dengan mendirikan fakultas kedokteran militer di Unhan.

“Jadi ini bukti bahwa pak Prabowo juga sangat serius untuk bisa mewujudkan 300 fakultas kedokteran tersebut. Bagi kami pemenuhan kuantitas dokter ini memang menjadi sangat krusial walaupun nanti tentu angka kemarin disampaikan oleh pak Prabowo akan didalami secara lebih lanjut terutama nanti dengan mempertimbangkan kritik dan saran dan juga masukan dari asosiasi profesi misalnya seperti IDI, termasuk universitas dan juga dari rumah sakit,” ujarnya 

Dan tentu kita juga harus melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah yang selama ini bisa mengidentifikasi dan juga memetakan kebutuhan dokter di wilayahnya yang masih kurang.

“Namun yang ingin kami tekankan disini justru adalah bagaimana kita berkomitmen terkait dengan pemenuhan angka dokter ini. Jadi kemarin bisa dibilang pak Prabowo dengan sangat serius menjadi salah satu yang menyampaikan soal kekurangan dokter ini pada saat forum debat dan akhirnya menjadi pembicaraan. Yang Ini membuat kita sangat yakin bahwa ini menjadi salah satu konsen utamanya beliau. Dan kalau kita mengejar secara kuantitas kita kan juga harus melihat secara kualitasnya juga,” beber Puteri Komarudin.

Adapun  soal konsentrasi tenaga kesehatan ataupun dokter ini yang masih di pulau Jawa, artinya jelas Puteri kita juga butuh pemerataan dalam hal ini. Hal  ini tentu akan membutuhkan masukan dari walikota, bupati dan juga gubernur yang ada. 

“Bagaimana beberapa daerah yang sekarang sudah over suplai dokter itu bisa kita relokasi dokter dan nakesnya ke daerah daerah yang sekarang masih membutuhkan. Yang tentu itu tidak membutuhkan anggaran yang lebih,” ujarnya. 

Adapun untuk mengatasi adanya keengganan tenaga kesehatan ditempatkan di daerah terisolir, Puteri Komarudin mengatakan, “Kan pak Prabowo kemarin sudah menyampaikan bahwa salah satunya adalah kami akan membuat program beasiswa khususnya di bidang kedokteran dan dibidang sains dan teknologi.”

“Jadi kalau misalnya kita lihat disini sebenarnya kan yang kita sudah seringkali disampaikan juga di DPR melalui komisi XI yang bermitra dengan LPDP harus ada pengelolaan yang lebih jelas terkait dengan audit beasiswa pemerintah. Baik itu LPDP ataupun beasiswa yang lain mangkanya ketika ada persyaratan yang lebih rigid dari pemerintah termasuk terkait dengan ikatan dinas tentu hal ini bisa menjadi  salah satu solusi yang paling cepat terkait dengan keengganan para dokter dokter masuk ke daerah yang terpencil,” pungkas Puteri Komarudin.