indopostrust
foto KAI Commuter
indopostrust.id – KAI Commuter bersama CRRC Sifang Co., Ltd. melakukan penandatanganan Kontrak Kerjasama Pengadaan Sarana Kereta Rel Listrik (KRL) Baru pada 31 Januari 2024 di Beijing, China.
Pada penandatangan Kontrak Kerjasama Pengadaan Sarana KRL tersebut KAI Commuter diwakili oleh Direktur Utama Asdo Artriviyanto dan disaksikan langsung oleh Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Indonesia untuk negara China Parulian George Andreas Silalahi, Sari Widita (Sekretaris I Kedubes RI), Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo sebagai Induk usaha KAI Commuter, Kementerian BUMN, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Asdo menyampaikan bahwa pada Kontrak Pengadaan Sarana KRL Baru ini, KAI Commuter membeli 3 (tiga) rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V.
“Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek tahun 2024 -2025 yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya,” ujar Asdo.
Pengadaan sarana KRL baru ini juga merupakan bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek yang dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada bulan Juni 2023 lalu yang juga dihadiri oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder lainnya.
Dalam pemenuhan pengadaan sarana KRL ini, KAI Commuter sudah melakukan penandatanganan kerjasama pengadaan sarana KRL antara lain:
- Pengadaan 16 (enam belas) rangkaian sarana KRL baru oleh PT INKA dengan total investasi hampir sebesar Rp3,83 triliun.
- Pengadaan 19 (Sembilan belas) rangkaian KRL Retrofit oleh PT INKA degan total investasi lebih dari Rp2,23 triliun.
- Pengadaan 3 (tiga) rangkaian KRL Baru Impor oleh CRRC Sifang, China dengan total investasi sekitar Rp783 miliar.
Adapun seluruh pembiayaannya dari pinjaman KAI Commuter, Shareholder Loan dari PT KAI dan bantuan dari Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
