foto ist 

JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyampaikan, saat ini pemerintah tengah mempelajari program penanganan kemiskinan dari Negara China dan Brazil. 

Ini didasarkan pada Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke dua negara tersebut yang telah sukses mengentaskan masalah kemiskinan.

Budiman menyampaikan, kesuksesan penanganan kemiskinan yang berhasil dilakukan China dan Brazil adalah karena metode penanganan yang sama. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin Rapat Penyelarasan Data Terpadu Pensasaran Program Penanganan Kemiskinan, pada Jumat (6/12/2024).

“Ternyata keberhasilan mereka itu ada dua syaratnya. Ada data tunggal, dan keterpaduan sinkronisasi dan sinergi di dalam pengentasan kemiskinan dari pusat sampai daerah,” ujarnya.

“Mereka punya metode yang sama. Data yang dipadukan jadi satu tidak berserakan, dan kemudian kepemimpinan pemerintah pusat dalam pengentasan kemiskinan di dua negara itu berjalan,” imbuh Budiman.

Budiman menyampaikan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini melakukan metode yang sama dalam mengumpulkan data terpadu, dan koordinasi secara horizontal program penanganan kemiskinan dari pemerintah provinsi sampai tingkat kabupaten kota, dan antar kementerian lembaga.

Lebih lanjut, Budiman menyampaikan, saat ini upaya pemerintah dalam memadukan data tunggal sudah dilakukan.

Sesuai arahan Presiden, BPS diamanatkan untuk bertanggung jawab terhadap pengolahan berbagai data menjadi data tunggal. Hingga saat ini, BPS sudah mengumpulkan berbagai data pensasaran penanganan kemiskinan dari Kemensos, Bappenas, Kemenko PM, Pertamina, PLN, dan kemudian berlanjut pada data Kemenaker, Kemenkes, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Diharapkan proses integrasi data ini dapat diselesaikan hingga akhir tahun ini.

“Tujuannya adalah penyelarasan untuk data tunggal. Jadi memenuhi arahan Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa BPS akan ditunjuk untuk mengumpulkan dan mengolah data,” jelasnya.

Menurut Budiman, dengan data-data yang dikumpulkan dari lintas kementerian lembaga menjadi satu data tunggal, maka akan lebih jelas sasaran penanganan kemiskinan. 

Selain itu juga bisa didapatkan data para pekerja yang terkena PHK, serta data terkait masalah kesehatannya.

Dengan data yang lengkap dari perspektif ketenagakerjaan dan kesehatan. Sehingga pemerintah dapat lebih cepat dan tepat dalam memberikan intervensi mulai dari perlindungan sosial hingga ke arah pemberdayaan masyarakat. (*)