Seminar Nasional Penguatan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait Implementasi Kerja Layak di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (21/8/2024). Tata kelola yang baik dalam dunia usaha tidak terlepas dari tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia (HAM). foto ist 

indopostrust.id – JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktorat Jenderal HAM KemenkumHAM, dan International Labour Organization (ILO) didukung pemerintah Jepang menyelenggarakan Seminar Nasional Penguatan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait Implementasi Kerja Layak di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Seperti diketahui, tata kelola yang baik dalam dunia usaha tidak terlepas dari tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia (HAM).  

Untuk itu, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang mengadopsi Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs).

Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor hadir langsung membuka acara. Dalam pidato kunci (keynote speech), Afriansyah menyatakan Penerapan Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. 

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawal penerapan prinsip-prinsip ini agar setiap pekerja di negeri ini dapat menikmati hak-haknya. Mendapatkan perlindungan yang layak, serta bekerja dalam kondisi yang manusiawi,” kata Afriansyah.

Wamenaker menyampaikan Stranas BHAM  diharapkan dapat menjadi dasar bagi praktik bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta standar ketenagakerjaan internasional.

“Melalui kolaborasi erat antara kementerian, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja, kita akan dapat memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” terangnya

Sementara itu, Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra menyinggung pentingnya implementasi HAM di dunia bisnis. Khususnya terkait dengan penerapan kerja layak. 

Menurutnya, Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja. 

“Karena itu, Penting bagi kita untuk mengarusutamakan nilai-nilai HAM di dalam dunia bisnis sehingga menjadi suatu kebutuhan dalam kompetisi di pasar. Hal ini dapat dikerjakan melalui peningkatan kesadaran, penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta pembinaan terhadap pengusaha,” terangnya.

“Kami yakin dengan komitmen bersama yang kuat, maka Stranas BHAM dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan bisnis yang menghormati hak asasi manusia dan implementasi kerja yang layak di Indonesia,” jelas Dhahana.

Pada kesempatan yang sama, Spesialis Ketenagakerjaan ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Diego Rei menegaskan bahwa Stranas BHAM dapat  meningkatkan pemahaman dan kapasitas sektor swasta Indonesia mengenai praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Serta berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berbasis Hak Asasi Manusia, terutama Tujuan 8 tentang Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Pekerjaan yang Layak. 

“Dengan memastikan penghormatan terhadap HAM maka  pekerjaan yang layak, termasuk di dalamnya pengembangan keterampilan pekerja, perusahaan dapat mendorong perubahan positif dalam operasi dan rantai pasokannya. Mari kita jadikan momentum ini sebagai bagian dari upaya membangun iklim bisnis yang lebih baik,” pungkasnya.