Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar, pada agenda Indonesia Hydropower Summit 2026 yang diselenggarakan pada Rabu (5/8), di PLN Kantor Pusat, Jakarta, menyampaikan bahwa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci percepatan pengembangan hydropower.sebagai salah satu pilar ketahanan dan transisi energi Indonesia. 

Hingga Juli 2026, sekitar 9,2 GW proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) telah memasuki berbagai tahapan eksekusi, atau sekitar 79 persen dari total 11,7 GW kapasitas yang direncanakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

JAKARTA – PT PLN (Persero) mencatat sekitar 9,2 gigawatt (GW) proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) telah memasuki berbagai tahapan eksekusi hingga Juli 2026.

Capaian tersebut setara dengan sekitar 79 persen dari total 11,7 GW kapasitas yang direncanakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Dari 9,2 GW tersebut, sebanyak 410 MW telah masuk tahap kajian kelayakan, sebanyak 6,8 GW di tahap pengadaan, sebanyak 1,4 GW di tahap konstruksi, dan sebanyak 570 MW telah memasuki tahap pengoperasian.

Secara keseluruhan, pengembangan 11,7 GW PLTA dan PLTM akan direalisasikan melalui 315 proyek yang dikembangkan PLN bersama Independent Power Producer (IPP). Dengan karakteristik proyek yang beragam, percepatan pengembangan membutuhkan sinergi sejak tahap penyiapan hingga pelaksanaan proyek.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar, menilai bahwa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci percepatan pengembangan hydropower sebagai salah satu pilar utama ketahanan energi dan transisi energi Indonesia.

“PLN tidak sendirian dalam menjalankan amanah ini. Kolaborasi adalah kunci untuk bisa menyukseskan program ini,” ujar Suroso pada agenda Indonesia Hydropower Summit 2026 yang diselenggarakan pada Rabu (5/8), di PLN Kantor Pusat, Jakarta.

“Pemerintah, PLN, IPP, dan termasuk lembaga lain, termasuk Masyarakat Energi Baru Terbarukan (METI), kita memerlukan sinergi yang kuat, komitmen yang kuat, dan kontribusi yang aktif dari seluruh pemangku kepentingan,” imbuhnya.

Selain 11,7 GW PLTA dan PLTM, pengembangan pembangkit berbasis hidro dalam RUPTL 2025-2034 juga mencakup pumped storage dengan total kapasitas sekitar 4,3 GW.

Teknologi pumped storage memungkinkan energi disimpan saat pasokan listrik berlebih dan dimanfaatkan kembali ketika kebutuhan meningkat, sehingga membantu menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem kelistrikan. (rls/dai)