Peluncuran Kartu Skor Keberhasilan Pemerintah Daerah atau Regional Government Success Scorecard (RGSS) oleh dari kiri ke kanan, Lam Yi Young, Member, Board of Directors, Chandler Governance Group, Dr. Heriyandi Roni, M.Si., Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Kemendagri, Chaikal Nuryakin, Ph.D., Kepala LPEM FEB UI dan M. Yusuf Zaky Amanullah, Bappenas. (foto ist)

JAKARTA– Peluncuran Kartu Skor Keberhasilan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Pembangunan Daerah dan Tata Kelola Lokal di Indonesia

Kartu Skor Keberhasilan Pemerintah Daerah (Regional Government Success Scorecard/RGSS) dan situs webnya diluncurkan, Rabu, 3 Juni 2026 di Jakarta. 

Dikembangkan oleh Chandler Governance Group (CGG), dengan dukungan dari Gates Foundation, RGSS adalah alat berbasis data yang dirancang untuk mengidentifikasi pendorong utama keberhasilan pemerintah daerah. 

Kartu Skor ini menjawab pertanyaan “apa yang berhasil” dan “mengapa” untuk mendukung perencanaan, pembuatan kebijakan, dan penganggaran yang lebih baik oleh pemerintah dan mitra mereka.

Selanjutnya, CGG bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), untuk mengadaptasi RGSS sesuai konteks Indonesia. 

Aplikasi Indonesia ini memberikan pandangan komparatif dan kontekstual tentang kinerja pemerintah daerah di 514 kota dan kabupaten di Indonesia, dengan mempertimbangkan kondisi struktural di mana masing-masing beroperasi.

Mendukung Diskusi Tata Kelola Regional yang Berbasis Informasi

Seminar peluncuran tersebut mempertemukan para pejabat senior dari kementerian nasional, pemimpin dari pemerintah daerah, dan akademisi. 

Pidato utama disampaikan oleh perwakilan senior dari KEMENDAGRI dan BAPPENAS, yang mencerminkan relevansi inisiatif tersebut terhadap agenda pembangunan regional Indonesia.

Indonesia semakin menekankan upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan hasil pembangunan di seluruh negeri. Pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga kota dan kabupaten, bertanggung jawab atas sebagian besar pengeluaran publik, dan hasil serta dampaknya memiliki implikasi langsung terhadap penyampaian layanan, hasil sosial ekonomi, dan kepuasan warga.

RGSS dirancang untuk mendukung diskusi tentang peningkatan tata kelola pemerintahan lokal dengan mengungkap wawasan tentang faktor-faktor yang terkait dengan variasi dalam hasil dan dampak pemerintahan lokal, termasuk kesehatan masyarakat, pendidikan, lapangan kerja, dan kualitas lingkungan.

Kerangka kerja ini disusun berdasarkan empat pilar. Tiga pilar pertama adalah ‘Kemampuan’ (kapasitas dan kualitas kelembagaan), ‘Masukan’ (sumber daya yang tersedia bagi pemerintah daerah), dan ‘Kinerja’ (hasil yang dirasakan warga). Pilar keempat, ‘Lingkungan Dasar’, mencakup kondisi struktural, seperti geografi dan kekayaan sumber daya alam, yang sebagian besar berada di luar kendali langsung pemerintah daerah.

Untuk mengatasi tantangan yang sudah dikenal luas dalam membandingkan pemerintah dengan titik awal struktural yang sangat berbeda, RGSS menampilkan metodologi Perbandingan Rekan Dinamis (Dynamic Peer Comparison/DPC). 

Alih-alih mengukur setiap pemerintah daerah terhadap satu tolok ukur nasional dengan kelompok perbandingan tetap, DPC menerapkan penyesuaian berkelanjutan yang diberi bobot berdasarkan kesamaan yang terintegrasi ke dalam setiap skor di seluruh Kartu Skor, sehingga setiap pemerintah daerah dinilai terhadap rekan-rekan yang secara struktural serupa. 

Hal ini secara langsung menjawab kekhawatiran umum di kalangan praktisi bahwa peringkat sederhana dapat memperkuat keunggulan struktural dan merugikan pemerintah yang beroperasi di lingkungan yang lebih menantang.

“RGSS bukanlah rapor; ini adalah alat diagnostik. Tujuan kami adalah untuk membantu para pemimpin nasional dan lokal lebih memahami faktor-faktor yang terkait dengan variasi hasil dan keluaran tata kelola di berbagai konteks, dan untuk mengungkap pelajaran praktis yang dapat dibagikan di seluruh pemerintahan daerah,” ujar Wu Wei Neng, Chief Executive Officer dari Chandler Governance Group.

“514 kota dan kabupaten di Indonesia menyediakan konteks negara pertama yang penting untuk menerapkan RGSS, menunjukkan bagaimana alat ini dapat diadaptasi ke sistem pemerintahan daerah yang besar dan beragam,” imbuhnya.

RGSS untuk Indonesia Dibentuk Melalui Diskusi Mendalam dengan Para Pemangku Kepentingan Indonesia

RGSS untuk Indonesia dibentuk melalui proses pengembangan selama setahun yang melibatkan kementerian, lembaga, asosiasi pemerintah daerah, dan peneliti kebijakan di Indonesia, yang membantu memastikan bahwa kerangka kerja tersebut mencerminkan konteks tata kelola lokal negara ini.

Selama proses ini, CGG dan LPEM FEB UI melakukan diskusi mendalam dengan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), Badan Pusat Statistik (BPS), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI).

Diskusi-diskusi ini membantu memberikan informasi tentang kerangka kerja Scorecard, pemilihan indikator dan metrik, serta pendekatan penyesuaian konteks.

“Memperkuat tata kelola daerah membutuhkan pendekatan yang berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Kami menyambut inisiatif RGSS sebagai alat yang bermanfaat untuk lebih memahami faktor-faktor yang terkait dengan perbedaan hasil dan kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia” kata Dr. Heriyandi Roni, M.Si., Direktur Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas, KEMENDAGRI.  

“Kami berharap inisiatif ini dapat mendukung pembelajaran yang konstruktif dan pembuatan kebijakan yang terinformasi di antara pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan hasil pembangunan,” imbuhnya.

LPEM FEB UI, yang didirikan pada tahun 1953 dan merupakan salah satu lembaga penelitian kebijakan terkemuka di Indonesia, berperan sebagai mitra akademis utama dalam perancangan dan validasi RGSS yang disesuaikan dengan konteks lokal Indonesia. 

Khoirunurrofik, Ph.D, Kepala Kajian Bidang Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan, LPEM FEB UI mengatakan, RGSS menunjukkan nilai dari penggabungan riset yang solid, konteks lokal, dan relevansi kebijakan praktis dalam memperkuat tata kelola daerah. 

“Melalui kolaborasi kami dengan CGG, kami bertujuan untuk menciptakan versi RGSS yang kuat secara metodologis dan berlandaskan pada realitas dan keragaman lanskap pemerintahan daerah di Indonesia. Kami berharap RGSS untuk Indonesia dapat menambah diskusi berbasis bukti yang lebih luas tentang tata kelola, kebijakan publik, dan pembangunan daerah di Indonesia,” ujarnya.

Situs Web RGSS Khusus untuk Indonesia

Peluncuran tersebut juga memperkenalkan situs web RGSS: https://regionalgovscorecard.org/ yang menyajikan kerangka kerja RGSS yang lebih luas dan aplikasi lokal pertamanya di Indonesia. 

Saat ini, situs web ini menampilkan profil pemerintah daerah, peringkat, dan alat data interaktif yang mencakup 514 kota dan kabupaten di Indonesia. Pengguna dapat mencari, memfilter, dan membandingkan pemerintah daerah secara berdampingan, serta mengunduh data untuk analisis lebih lanjut. 

Platform ini juga mencakup dokumentasi metodologi, deskripsi dimensi, dan serangkaian artikel analitis yang mengacu pada pengembangan Scorecard dan temuan tentang faktor-faktor yang terkait dengan variasi output dan hasil pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Melihat ke Depan

Sebagai negara pertama yang menerapkan RGSS, pengalaman Indonesia akan membantu memperkuat relevansi kerangka kerja tersebut terhadap beragam konteks pemerintahan lokal dan mendukung adaptasinya di masa mendatang di negara lain.

CGG akan terus bekerja sama dengan LPEM FEB UI untuk lebih menyempurnakan versi Indonesia dari RGSS dengan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan nasional dan lokal. 

Pada saat yang sama, CGG akan mengambil pelajaran dari penerapan di Indonesia untuk menyempurnakan kerangka kerja, metodologi, dan platform RGSS untuk adaptasi di konteks negara lain.