Seminar bertajuk “Peluang Tenaga Profesional Indonesia di Uni Eropa, Manfaatkan Indonesia-EU CEPA”, yang diselenggarakan Sabtu, (18/10) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Seminar tersebut menjadi bagian dari rangkaian pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di lokasi yang sama pada 15—19 Oktober 2025. (foto ist)

TANGERANG – Kementerian Perdagangan RI mendorong tenaga kerja profesional untuk memanfaatkan peluang kerja yang terbuka lebar di Uni Eropa (UE). Hal itu menyusul penyelesaian substansial perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan UE (Indonesia-EU CEPA). 

Peluang ini muncul seiring tantangan kurangnya tenaga kerja di berbagai sektor strategis UE, dipicu populasi yang menua serta rendahnya tingkat kelahiran.

Hal tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk “Peluang Tenaga Profesional Indonesia di Uni Eropa, Manfaatkan Indonesia-EU CEPA”, yang diselenggarakan Sabtu, (18/10) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. 

Seminar tersebut menjadi bagian dari rangkaian pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di lokasi yang sama pada 15—19 Oktober 2025.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan keyakinannya terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

“Kami melihat perkembangan sektor jasa di Indonesia sangat luar biasa. Ada beberapa contoh tenaga kerja profesional kita masuk dan berkembang di luar negeri, meniti karier sampai ke level yang diperhitungkan. Pasar UE tidak kalah menarik, banyak peluang yang dapat kita jajaki,” ujar Djatmiko saat membuka seminar.

Seminar tersebut dimoderatori oleh Negosiator Perdagangan Ahli Madya Kemendag Ika Yulistwati. Hadir sebagai narasumber, yaitu perwakilan perdagangan RI dan para pemangku kepentingan. 

Atase Perdagangan (Atdag) RI Brussels di Belgia, Lusyana Halmiati memaparkan, peluang pasar tenaga kerja di UE cukup besar karena adanya kekurangan tenaga kerja. 

Namun, pasar tenaga kerja yang terfragmentasi di UE membuat masing-masing negara di UE menyajikan tantangan sendiri bagi tenaga profesional Indonesia yang mau memasukinya.

“Di UE, kekurangan tenaga kerja itu isu yang besar karena tingkat kelahiran yang rendah dan aging population. Kekurangan terjadi paling banyak di sektor konstruksi, pelayanan kesehatan, juru masak, teknisi kelistrikan, dan operator permesinan. Sektor kesehatan menjadi yang paling disorot karena pada 2024, mereka kekurangan 1,2 juta tenaga dokter dan perawat,” ungkap Lusyana.

Meskipun peluang terbuka lebar, Lusyana juga menyoroti tantangan utama yang harus dihadapi, yaitu kemampuan berbahasa karena bahasa resmi tiap negara di UE berbeda-beda. 

Selain itu, persaingan dengan tenaga migran dari negara lain dan kebijakannya bervariasi di tiap negara UE.

Direktur Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Sri Mulyani, menekankan pentingnya persiapan diri bagi tenaga profesional. 

Strategi yang perlu dilakukan adalah membekali diri dengan kemampuan berbahasa sesuai negara tujuan dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk menghindari ketidaksesuaian pekerjaan (missmatch). 

Selain itu, diperlukan model kolaborasi strategis dan strategi promosi yang terintegrasi untuk mendukung penjenamaan tenaga kerja profesional Indonesia.

Sementara itu, Kepala Deputi Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia EuroCham Indonesia, Sylviawati Tanuwikarta, menyampaikan, keberadaan Indonesia-EU CEPA yang memberikan tarif nol persen di 90,4 persen pasar Uni Eropa juga akan mendorong permintaan tenaga kerja ke UE. 

Sektor-sektor unggulan Indonesia seperti kopi, kelapa sawit, dan kakao berpotensi meningkatkan produktivitas di UE. 

“Kami melihat Indonesia-EU CEPA menjanjikan karena bisa membuka lebih banyak peluang pekerjaan yang lebih banyak di highly skilled labor,” kata Sylvi.

Direktur Eksekutif Indonesia Services Dialogue Council Devi Ariyani menyampaikan, peluang kerja di UE sudah terbuka dan sudah dimanfaatkan dari jalur mandiri maupun business to business. 

“Namun, pemerintah perlu mengidentifikasi dengan tepat sektor-sektor mana saja yang di Indonesia sendiri mengalami kekurangan dan menikmati surplus tenaga kerja. Harus ada mitigasi agar pasar dalam negeri tidak menghadapi kekurangan tenaga kerja karena perpindahan ke UE,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan sektor yang berpotensi mengisi pasar UE karena surplus tenaga kerja di Indonesia, yaitu healthcare workers yang setiap tahun lulus namun belum terserap di dalam negeri, serta hospitality di bagian culinary dan hospitality management.

Namun, tantangan berbeda datang dari sektor arsitektur. Ketua Dewan Arsitek Indonesia Bambang Eryudhawan menyampaikan, Indonesia masih kekurangan arsitek untuk kebutuhan dalam negeri, dengan rasio satu arsitek terhadap populasi di Indonesia adalah 1:39.314.

“Artinya, satu arsitek di Indonesia melayani 39.314 orang. Kondisi ini berbeda jauh dengan Australia yang 1:1.975 dan Italia 1:388. Namun, jika ingin menggenjot pasar arsitek UE, perlu peningkatan kualitas lulusan arsitek Indonesia serta dukungan antarpemerintah melalui perjanjian bilateral yang mendukung bidang jasa arsitek,” ujarnya.