Instran menggelar Diskusi ‘Catatan awal tahun 2026 dengan tema “Menjaga Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum Ditengah Efisiensi Anggaran”, yang digelar di Jakarta Kamis (8/1/2026). foto indopostrust 

JAKARTA – Transportasi umum yang berkelanjutan harus menjadi konsen semua pihak. Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas bahkan menegaskan angkutan umum, seperti bus listrik seharusnya mendapatkan subsidi.

“Kenapa harus motor listrik dan mobil listrik yang disubsidi. Oke itu memang mengurangi polusi udara. Tapi tidak mengurangi macet. Harusnya bus listrik, yang disubsidi. Sebab itu akan membantu mengurangi kemacetan,” ujarnya di acara diskusi ‘Catatan awal tahun 2026, Menjaga Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum Ditengah Efisiensi Anggaran, yang digelar di Jakarta Kamis (8/1/2026).

Sementara itu, Prof. Bambang Susantono, Ketua Dewan Pembina INSTRAN mengatakan ada tiga hal yang penting terkait transportasi. Yakni, angkutan umum, transportasi ditengah bencana dan juga polusi udara.

“Kenapa kita konsen angkutan umum dan keberlanjutan? Sebab jadi hak kita bersama. Bukan hanya bicara untung rugi. Kita sering mobilitas. Entah untuk kerja, sekolah atau liburan. Bagi kota, itu juga ada dimensi ekonomi. Banyak kota didunia yang sekarang menggratiskan angkutan umum. Itu yang diambil bukan untuk rugi nya, tapi manfaatnya. Bagaimana orang bisa beraktivitas ekonomi,” ujarnya.

“Pengeluaran untuk transportasi di kota bisa 20-30 persen dari pendapatan. Cukup besar. Mudah-mudahan kita tidak terbebani dengan ongkos transportasi umum yang tinggi,” imbuh Prof Bambang.

Adapun untuk transportasi di tengah bencana juga perlu disiapkan. Ia melihat pemda belum punya opsi untuk itu.

“Kalau di negara maju, pakai drone. PR di Kemenhub agar membuat aturan soal itu. Jadi kita punya jalur angkutan yang tetap bisa diandalkan. Baik itu darat, laut dan udara,” ujarnya.

Tentang polusi udara, Prof Bambang menjelaskan kualitas udara di kota besar sudah melampaui batas aman. Berdampak ISPA, juga bisa stunting 

“Ini perlu koordinasi yang baik untuk mengatasi hal itu. Tidak hanya satu kementerian atau lembaga saja. Jangan biarkan kualitas udara kita memburuk,” ujarnya.

Nirwono Yoga, Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut mengatakan saat menghadiri acara internasional, ada tiga isu yang menjadi keprihatinan pengembangan kota di 2025. Salah satunya adalah transportasi.

“Kota di dunia masih ada problem kemacetan dan polusi,” ujarnya.

Namun Yoga menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan angkutan umum yang terjangkau, terintegrasi, aman dan nyaman, walaupun ada efisien anggaran.

Ia menjelaskan, untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 jumlah APBD DKI yang disahkan sebesar Rp81,32 triliun atau turun Rp10,54 triliun dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun.

Penurunan APBD Pemprov DKI Jakarta tersebut terutama disebabkan turunnya Pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan Pemerintah Pusat, dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun di TA 2025 menjadi Rp11,16 triliun di TA 2026.

“Adapun Subsidi Transjakarta pada APBD 2025 Rp4,1 triliun. Pada tahun 2026 Rp3,7 triliun. Ada penurunan sekitar Rp1,1 triliun. Yang diajukan Rp4,8 triliun. Namun nanti saat APBD perubahan angka itu bisa dimasukkan di APBD perubahan,” jelasnya.

“Jadi untuk transportasi umum Pemprov DKI Jakarta sangat konsen. Bahkan setiap Hari Rabu, di Pemprov, jadi hari transportasi umum. ASN setiap Rabu naik transportasi publik,” imbuh Yoga.

Alfred Sitorus, Koordinator Program Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) yang juga Koalisi Pejalan Kaki menyoroti soal kualitas udara.

“Pencemaran udara 50 persen disumbang oleh kendaraan, angkutan pribadi dan umum. Dari jutaan kendaraan di Jabodetabek, banyak yang tidak lulus uji emisi. Ada PR untuk mengatasi hal tersebut,” ujarnya.

Yusa Cahya Permana, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah DKI Jakarta mengatakan harusnya transportasi itu adalah kebutuhan dasar. Karena transportasi itu ada dan riil.

“Mau kirim barang butuh transportasi,” ujarnya.

Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPBB mengatakan kalau kita membenahi transportasi akan bisa berdampak pada penurunan pencemaran udara. 

“Kita juga mengajukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Khususnya di tempat yang sudah baik akses transportasi umumnya. Hal itu untuk mengurangi kemacetan dan juga pencemaran udara,” ujar pria yang akrab disapa Puput.