Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito menegaskan bahwa jalur rempah tidak sekadar berbicara tentang komoditas, melainkan narasi besar mengenai identitas bangsa dan sejarah peradaban maritim Indonesia. (foto ist)

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat upaya menjadikan jalur rempah sebagai instrumen diplomasi budaya Indonesia di tingkat global. Langkah ini mengemuka dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, di Jakarta, Selasa (28/4).

Rapat tersebut membahas percepatan dan sinkronisasi tindak lanjut penominasian jalur rempah ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hadir dalam pertemuan itu antara lain perwakilan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, serta Yayasan Negeri Rempah.

Dalam arahannya, Warsito menegaskan bahwa jalur rempah tidak sekadar berbicara tentang komoditas, melainkan narasi besar mengenai identitas bangsa dan sejarah peradaban maritim Indonesia.

“Kekuatan kita bukan hanya pada produknya, tetapi pada proses sejarah jalur rempah itu sendiri sebagai bagian dari jati diri bangsa,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan ekosistem rempah dari hulu hingga hilir, mulai dari pembudidayaan, pemberdayaan petani, hingga penguatan industri dan ekspor, agar memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Penguatan perspektif historis dan diplomasi ini juga disampaikan Ketua Dewan Pembina Yayasan Negeri Rempah, Hassan Wirajuda. Ia menekankan bahwa jalur rempah merupakan bagian penting dari sejarah peradaban dunia yang menempatkan Nusantara sebagai simpul utama perdagangan dan pertukaran budaya sejak masa lampau.

Menurut Hassan, kejayaan maritim seperti pada masa Sriwijaya menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar titik transit, melainkan pusat penciptaan nilai tambah dalam perdagangan internasional. “Sejak berabad-abad lalu, Nusantara telah menjadi ruang interaksi global yang damai, terbuka, dan produktif. Ini adalah modal diplomasi yang sangat kuat bagi Indonesia hari ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Ananto Kusuma Seta menegaskan bahwa konsep jalur rempah sejak awal dirancang sebagai narasi besar yang mencerminkan identitas Indonesia sebagai negara maritim. 

Jalur ini tidak hanya merujuk pada perdagangan komoditas, tetapi juga pada jaringan interaksi budaya yang menghubungkan wilayah pedalaman, sungai, hingga pelabuhan dan lintas samudra.

Perwakilan KNIU menilai bahwa nilai utama jalur rempah terletak pada kekuatan sejarah, ekonomi, dan budaya yang saling terintegrasi. Karena itu, penguatan narasi jalur rempah perlu tetap mempertahankan perspektif maritim dan transnasional, bukan sekadar pendekatan lokal atau terbatas pada periode tertentu. 

“Jalur rempah adalah jalur peradaban yang telah membentuk interaksi global sejak lama, dan ini menjadi kekuatan Indonesia dalam membangun posisi di tingkat dunia,” demikian disampaikan dalam forum.

Yayasan Negeri Rempah menambahkan bahwa inisiatif jalur rempah telah berkembang sejak 2014 sebagai gerakan berbasis komunitas untuk memperkuat pemahaman kebinekaan Indonesia. 

Upaya ini kemudian diperluas melalui diplomasi budaya ke sedikitnya 15 negara yang memiliki keterkaitan historis dengan jalur rempah.

Namun demikian, dalam dinamika proses nominasi, muncul sejumlah perubahan substansial dalam dokumen pengusulan ke UNESCO, termasuk perubahan nama, penyempitan cakupan wilayah, serta pergeseran periode sejarah ke era kolonial. Perubahan tersebut dinilai berpotensi melemahkan identitas jalur rempah sebagai narasi besar peradaban maritim Nusantara.

Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan koordinasi lintas sektor guna menyelaraskan kembali visi nominasi. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, dan mitra internasional dinilai menjadi kunci agar jalur rempah tidak hanya diakui sebagai warisan dunia, tetapi juga menjadi instrumen strategis diplomasi budaya Indonesia di masa depan.