Tahun ini, ASDP mengoperasikan 83 unit kapal perintis—terdiri atas 79 kapal Ro-Ro, 3 Bus Air, dan 1 kapal khusus angkutan ternak—untuk 207 lintasan aktif. (foto ASDP)

JAKARTA – Sejalan dengan semangat Transformation for Growth, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat perannya sebagai penghubung vital antarpulau, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Komitmen ini juga menjadi bagian dari kontribusi nyata ASDP dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam agenda memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan terjangkau.

Hingga April 2025, ASDP melayani total 309 lintasan penyeberangan dari barat hingga timur Indonesia, yang 70 persennya merupakan layanan perintis menjangkau wilayah 3T.

Tahun ini, ASDP mengoperasikan 83 unit kapal perintis—terdiri atas 79 kapal Ro-Ro, 3 Bus Air, dan 1 kapal khusus angkutan ternak—untuk 207 lintasan aktif. 

Layanan ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan yang tak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menegaskan bahwa layanan penyeberangan bukan hanya menyediakan akses transportasi, tetapi berperan sebagai penggerak transformasi kawasan, terutama di daerah yang belum tersentuh moda transportasi lainnya. 

Inilah bentuk konkret kontribusi ASDP dalam memperkuat konektivitas nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Transformasi layanan kami berakar pada prinsip bahwa laut bukanlah penghalang, melainkan jembatan kemajuan. Dengan semangat We Bridge the Nation, ASDP hadir menyatukan Indonesia lewat layanan yang tangguh, modern, dan menjangkau hingga pelosok negeri,” ujar Shelvy, Rabu (30/4/2025).

Kehadiran ASDP juga sejalan dengan visi pemerintahan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan logistik murah.

Salah satu wujud nyatanya adalah pengoperasian kapal ternak dan kapal perintis yang menjangkau sentra produksi pangan, memungkinkan distribusi komoditas lebih efisien ke daerah konsumen.

“Hal ini menekan disparitas harga, memperlancar suplai bahan pokok, dan menciptakan rantai pasok yang lebih adil dan merata—strategi yang relevan dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan,” pungkasnya.