foto ist 

JAKARTA – Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengatakan, kepemimpinan perempuan di sektor publik sebagai pengambil kebijakan publik sangat penting. Terutama bagi lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk menyusun kebijakan yang mempromosikan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan adil untuk semua.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam agenda “Women in  Government Forum” bertajuk “Celebreting the Journey of Promoting Inclusion: Inspiring Stories from Indonesia and Australia’s Public Sector” di Hotel Westin Jakarta, pada Selasa (23/4/2024).

Forum tersebut diselenggarakan oleh PROSPERA (Indonesia-Australia Partnership for Economic Development).

Lebih lanjut Deputi yang akrab dipanggil Lisa itu menambahkan, kesenjangan partisipasi perempuan sebagai pengambil kebijakan publik menyebabkan masih banyaknya regulasi atau kebijakan yang bias gender dan netral gender.

“Mari kita tengok apa yang terjadi di ASN. Jumlah ASN di Indonesia saat ini didominasi oleh perempuan. Namun perempuan yang menempati posisi jabatan semakin tinggi, semakin kecil jumlahnya. Bahkan dalam posisi JPT Utama saat ini, hanya terdapat tiga perempuan (BPS, BMKG, dan BPOM),” ujarnya 

Lisa menambahkan, untuk dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan karier, perempuan membutuhkan dorongan dari kebijakan-kebijakan yang afirmatif. 

Upaya ini diperlukan mengingat perempuan sering kali harus dihadapkan pada situasi yang kurang mendukung.

Situasi ini disebabkan tidak hanya karena kebijakan atau peraturan yang belum responsif gender atau karena norma, tradisi dan budaya yang ada di lingkungan, tetapi juga dukungan keluarga dan masyarakat yang masih belum dapat mendorong perempuan memasuki dunia kerja. 

“Mendorong peningkatan persentase perempuan yang lebih tinggi di sektor publik memberikan dampak terhadap peningkatan kesetaraan gender di ranah publik, penurunan pelanggaran hak asasi manusia, dan menghapuskan pelanggaran hak atas integritas pribadi perempuan oleh aparat negara,” ucap Lisa.