Lembaga think tank ini hadir untuk menjadi jembatan antara industri, pemerintah, serta masyarakat sipil, termasuk petani dan nelayan. (foto ist)

JAKARTA – Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) – lembaga think tank independen yang diprakarsai beberapa cendekiawan Indonesia, Senin kemarin (30/6), resmi diluncurkan. 

Sejumlah pemikir bangsa yang turut membidani lahirnya Prasasti, antara lain Burhanuddin Abdullah, Hashim Djojohadikusumo, Jimly Asshiddiqie, Gandi Sulistiyanto, Ilya Avianti dan sejumlah nama besar lain di jajaran Board of Trustees serta Board of Experts Prasasti.

Lembaga think tank ini hadir untuk menjadi jembatan antara industri, pemerintah, serta masyarakat sipil, termasuk petani dan nelayan.

“Di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik, bangsa yang unggul adalah bangsa yang tidak sekadar bereaksi, tetapi mampu menangkap dan merealisasikan peluang berdasarkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan visi jangka panjang. Indonesia membutuhkan lebih banyak mitra dialog strategis yang dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masa depan,” ujar Burhanuddin Abdullah, anggota Board of Advisors Prasasti, saat menyampaikan sambutannya di acara peluncuran di Jakarta.

Burhanuddin menjelaskan, Indonesia hanya memiliki sekitar 37 lembaga think tank. Sangat jauh dibandingkan dengan Amerika Serikat (lebih dari 2.000), India (sekitar 600), Cina (sekitar 1.400), bahkan Vietnam (sekitar 180). 

Padahal, think tank punya peranan penting dalam menjembatani kebijakan publik. Nama Prasasti dipilih karena kami percaya bahwa kebijakan publik, seperti halnya prasasti dalam sejarah, adalah penanda zaman — mencerminkan nilai, keputusan, dan arah yang akan membentuk masa depan. Dalam setiap tantangan dan peluang, selalu ada pelajaran yang bisa digali.

“Melalui kajian yang terdokumentasi dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, kami berharap Prasasti dapat menjadi bagian dari jejak intelektual yang ikut membimbing arah kebijakan strategis Indonesia yang kuat dan bermanfaat bagi generasi mendatang,” jelas Burhanuddin yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF) di Washington D.C mewakili Indonesia.

Peluncuran think tank dibuka dengan keynote speech yang disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, anggota Board of Advisors Prasasti. Ia menyoroti berbagai potensi Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan posisi nusantara sebagai sebagai jalur utama perdagangan dunia.

“Indonesia diberkahi sumber daya melimpah—baik itu mineral, kekayaan laut, kualitas manusia, maupun letak geografis yang strategis. Namun, memiliki sumber daya saja tidak cukup. Kita membutuhkan visi jangka panjang, kebijakan yang berpijak pada realitas, serta semangat kolaboratif untuk benar-benar mengoptimalkan potensi tersebut. Kehadiran lembaga think tank seperti Prasasti diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dan independen berbasis data untuk kebijakan publik yang tepat sasaran,” kata Hashim.

Dalam kesempatan yang sama, Nila Marita Indreswari, Executive Director Prasasti, menyampaikan bahwa lembaga ini tidak hanya dirancang untuk melakukan riset, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ruang dialog kebijakan lintas sektor.

“Kolaborasi antar sektor penting untuk membangun pemahaman bersama terhadap berbagai tantangan dan peluang yang kita hadapi. Dari sana, kita bisa menyusun rekomendasi yang lebih tajam, relevan, dan berpeluang diimplementasikan secara efektif,” ujar Nila. 

Peluncuran Prasasti juga mendapat dukungan dari para mitra strategis lintas sektor seperti Djarum Foundation serta PT Astra International Tbk sebagai Keystone Partner; Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Panbil Group, PT TBS Energi Utama Tbk, dan PT Triputra Agro Persada Tbk sebagai Lead Partner. 

Acara juga didukung Sinarmas Group dan NEM sebagai Supporting Partner, serta PT Alamtri Resources Indonesia Tbk sebagai Participating Partner. Dukungan dari para mitra strategis ini mempertegas semangat kolaboratif untuk memperkuat ekosistem kebijakan nasional. (rls/arf)