foto ist 

Jakarta – Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Warsito memimpin rapat koordinasi (rakor) guna mempersiapkan sarana, prasarana dan layanan untuk jemaah haji tahun 2024 pada Jumat (23/02/2024). 

Kuota Jemaah Haji Indonesia pada 2024 sebanyak 221.000 orang, dengan tambahan sebanyak 20.000 orang sehingga total berjumlah 241.000 orang. Jumlah ini merupakan kuota terbanyak selama penyelenggaraan ibadah haji 7 tahun terakhir.  

Deputi Warsito menekankan agar Kementerian Agama dapat memastikan penambahan kuota sebanyak 20.000 orang yang dibagi menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus dapat dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, serta transparan kepada calon jamaah haji.

Ia juga meminta perhatian semua pihak yang terlibat, diantaranya Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan koordinasi dan memastikan kesiapan pelaksanaan haji sesuai tugas dan kewenangannya.

Mengingat pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama akan dimulai pada 12 Mei 2024 dan puncak pelaksanaan ibadah haji pada 15 Juni 2024.

“Beberapa aspek layanan yang perlu dipersiapkan terkait pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji, pelunasan biaya calon jemaah haji, kesiapan asrama haji, kesiapan transportasi udara dan bandara,” ujarnya.

Sementara layanan jemaah haji di Arab Saudi terkait dengan penyediaan akomodasi, katering dan pengaturan transportasi serta mobilitas jemaah haji Indonesia.

Secara khusus, Deputi Warsito juga menyoroti ketersediaan konsumsi khusus untuk lansia dan resiko penyakit khusus, serta memiliki rasa masakan nusantara sehingga benar-benar tepat sasaran.

“Haji ramah lansia juga harus mengakomodir informasi-informasi layanan khusus dan prioritas lansia di semua layanan, termasuk kamar dan lift khusus,” ujarnya.

Berdasarkan data pada dashboard Siskohat Dirjen PHU, Kemenag pada 23 Februari 2024 pukul 08.00, tercatat sebanyak 99.4% calon jemaah telah lulus pemeriksaan kesehatan haji (Istithaah) dan sebanyak 92.88% calon jemaah sudah melakukan pelunasan biaya haji. 

Pada kesempatan tersebut, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri-Kementerian Agama RI, Syaiful Mudjab menjelaskan mengenai kesiapan 14 Asrama Embarkasi Haji yang akan diberangkatkan melalui 554 kloter.

Direktur Syaiful Mudjab juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pembicaraan dengan pihak Arab Saudi agar jumlah petugas haji yang sedianya telah ditetapkan sebanyak 4.421 petugas tidak dikurangi menjadi 2.210 petugas.

Disamping itu, guna meningkatkan pelayanan dokumen haji, Kementerian Agama bersama Kementerian Haji Arab Saudi tengah menjajaki kemungkinan penerapan layanan fast track pada tiga bandara embarkasi yakni bandar udara Soekarno Hatta-Jakarta, Juanda-Surabaya dan Adi Soemarmo-Solo.

Apabila hal ini dapat dilakukan, maka sebanyak 128.000 (lebih 50%) calon jemaah haji dapat dilayani melalui jalur fast track.

Sementara, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI Liliek Marhaendro Susilo menjelaskan, persiapan yang telah dilakukan diantaranya progress pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji, digitalisasi hasil pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji, update petugas kesehatan haji dan persiapan layanan kesehatan di Arab Saudi.

“Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan Internasional Patient Summary (IPS) yang merupakan ringkasan riwayat medis pasien yang memuat data diantaranya demografi pasien, alergi dan intoleransi, imunisasi dan vaksinasi, pengobatan dan masalah kesehatan,” ujarnya.

Data ini disimpan dalam bentuk barcode pada kartu jemaah haji sehingga memudahkan untuk penanganan medis ketika berada di Arab Saudi.

Kesiapan 13 bandar udara embarkasi dijelaskan perwakilan Direktorat Angkutan Udara-Kementerian Perhubungan. Diterangkan lebih lanjut bahwa Kementerian Perhubungan akan terus melaksanakan pemantauan, ramp-check dan evaluasi kegiatan angkutan udara haji di bandar udara embarkasi dan debarkasi Haji.

Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning menerangkan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi secara intensif dengan KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah guna memantau perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi dalam pelaksanaan Ibadah Haji 2024.