foto ist 

JAKARTA – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menekankan bahwa manfaat dari integrasi ekonomi dan perkembangan teknologi di kawasan harus dapat dirasakan ekonomi berkembang serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Menurutnya, kerja sama regional yang lebih kuat dapat memfasilitasi perdagangan dan investasi, meningkatkan konektivitas, serta memperkuat ketahanan rantai pasok. 

Sementara itu, transformasi digital, inovasi, dan industri hijau menawarkan kesempatan untuk mendorong produktivitas dan menciptakan pasar baru.

Penegasan tersebut disampaikan Mendag Busan dalam Sesi ke-2 Pertemuan Tingkat Menteri ke-37 Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (37 th APEC Ministerial Meeting/AMM) secara daring pada Selasa malam, (3/11/2026). 

Di sesi tersebut, ia mengungkapkan, Indonesia mendorong integrasi ekonomi kawasan Asia Pasifik yang inklusif agar berbagai manfaat ini segera dirasakan.

“Indonesia menekankan bahwa berbagai manfaat tersebut harus menjangkau ekonomi berkembang dan UMKM. Kita perlu memperkuat partisipasi mereka dalam rantai nilai regional dan global agar keduanya dapat melangkah melalui cakupan dari lokal menuju global,” ujarnya.

“Mari kita bersama-sama memastikan integrasi ekonomi dapat menghasilkan peluang pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan bagi kawasan,” imbuh Mendag Busan.

Mendag Busan juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung penguatan integrasi ekonomi kawasan. Upaya ini ditempuh melalui pelaksanaan Putrajaya Vision 2040, serta pengembangan Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) sebagai langkah jangka panjang menuju integrasi ekonomi yang lebih dalam.

AMM ke-37 dibuka Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. 

Sejumlah agenda yang dibahas pada pertemuan kali ini berfokus pada kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, melalui penguatan aturan perdagangan dunia, serta aturan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang aman.

Pertemuan juga membahas peningkatan efisiensi logistik, pemberdayaan UMKM, transisi energi, dan komitmen antikorupsi, sekaligus meninjau capaian kerja sama ekonomi dalam kerangka Aotearoa Plan of Action lima tahun terakhir.

Seluruh hasil pembahasan ini nantinya akan dibawa untuk disahkan langsung oleh para pemimpin negara dalam KTT APEC pada 18–19 November 2026