Pakar Hukum Prof Henry Indraguna menilai kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menunjukkan capaian prestasi ciamik di sektor energi menjadi cermin keberhasilan dan citra positif Partai Golkar

JAKARTA – Banyak apresiasi terhadap kinerja Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (SDM). Sorotan didominasi laporan lonjakan investasi hulu migas hingga capaian produksi minyak nasional di era Menteri Bahlil Lahadalia. 

Politisi Partai Golkar Prof Henry Indraguna menyambut positif kabar dari capaian prestasi sektor energi tersebut. 

Menurut Prof Henry, kenaikan produksi minyak melebihi target APBN dan masuknya investasi puluhan miliar dolar AS ini tentu patut disyukuri dan menjadi pelecut bekerja lebih keras lagi sehingga target lifting migas nasional tercapai. 

“Kabar baik kenaikan produksi minyak melebihi target APBN dan masuknya investasi dengan tren positif ini seharusnya pula tetap berlandaskan kepastian hukum yang kokoh,” ujar Profesor dan Guru Besar Unissula di Jakarta, dikutip Kamis (24/9/2026) 

Prof Dr Henry Indraguna kemudian menyebut konsep Welfare State dari pemikir hukum William Beveridge asal Inggris (London School of Economics). Dalam pemikiran tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam serta aset vital wajib diabdikan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat.

“Tata pengelolaan sumber daya alam serta aset vital adalah sesuai Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,” jelas Prof Henry.

Ditambahkannya bahwa kebijakan pemanfaatan windfall profit yang bertujuan menahan kenaikan harga BBM subsidi sudah tepat. 

“Kebijakan subsidi BBM di tengah krisis global ini menunjukkan fungsi sosial hukum dan ekonomi sosialis yang nyata untuk melindungi rakyat kecil,” terang Prof Henry. 

Untuk itu jelas dia, negara harus hadir menahan gejolak pasar global demi menjaga daya beli masyarakat.  

Tenaga Ahli DPR RI dan Dewan Pengawas Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar ini mengatakan bahwa kebijakan percepatan negosiasi gas serta lifting dead stok tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian. 

Aspek transparansi, implementasi Amdal Papua, serta keterlibatan lokal konten wajib dikawal secara hukum.

“Akselerasi bisnis migas tetap wajib tunduk pada due process of law agar tidak menyisakan celah sengketa di kemudian hari,” tegas Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini. 

Kepastian tata kelola hukum ini penting untuk menjamin keberlanjutan investasi jangka panjang.

Selain itu Prof Henry juga memuji keahlian Menteri Bahlil dalam membangun komunikasi ciamik dan bersinergi erat dengan Presiden Prabowo Subianto mengimplikasikan Asta Cita.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), kehadiran Presiden dalam berbagai agenda hulu migas terbukti mendongkrak optimisme industri nasional. 

“Kinerja di kementerian energi ini adalah etalase keberhasilan Partai Golkar di dalam pemerintahan. Ini bukti bahwa kader Golkar mampu menjadi eksekutor kebijakan publik yang pro-rakyat dan berkeadilan,” ucap Prof Henry yang juga Ketua Badan Hukum Advokasi dan HAM DPP Ormas MKGR dan Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI.