Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan duka mendalam atas gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8) pagi.

Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami dari BMKG yang kemudian dinyatakan berakhir dan dicabut setelah tidak terdeteksi kenaikan muka air laut yang signifikan.

Atas perintah Presiden Prabowo, Menko PMK Pratikno mengoordinasikan percepatan penanganan dampak gempa bumi di NTT. Ia memastikan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan unsur terkait bergerak cepat melakukan penanganan terpadu serta terus memonitor perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah terdampak.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat NTT yang terdampak gempa. Saya telah meminta seluruh jajaran melakukan penanganan secara terpadu, dan masyarakat kami imbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, serta pemerintah daerah,” ujar Pratikno dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Bencana Gempa Bumi Provinsi NTT secara daring, Sabtu (15/8/2026).

Menko PMK menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan kondisi darurat pascagempa. Kecepatan respons diperlukan untuk memastikan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kesiapan masyarakat menghadapi kemungkinan gempa susulan.

“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas dan kecepatan menjadi kunci. Saya terus berkoordinasi untuk memastikan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesiapan warga menghadapi gempa susulan,” tegasnya.

Pratikno menambahkan, Menteri Sekretaris Negara telah menyampaikan bahwa pemerintah mulai menggerakkan bantuan Presiden bagi masyarakat terdampak.

Selain bantuan dari BNPB, Kementerian Sosial dan KL teknis lainnya, Bapak Presiden juga memberikan bantuan yang untuk tahap pertama ini berupa 50.000 paket sembako dari Kementerian Sekretariat Negara akan dikirim menggunakan pesawat TNI AU.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan data dampak bencana masih terus diperbarui berdasarkan laporan pemerintah daerah.

Hingga pukul 15.00 WIB, BNPB mencatat 38 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, 11 orang luka ringan, dan lebih dari 2.000 warga mengungsi. Tetapi, data masih terus bergerak.

Basarnas, BNPB, TNI dan Polri juga menyiapkan dukungan pencarian dan evakuasi, termasuk beberapa unit helikopter dan pesawat kecil untuk pergeseran personel, distribusi logistik, dan evakuasi korban. Selain itu, bantuan logistik disiapkan dari gudang BNPB di Larantuka, Flores Timur.

“Pemerintah pusat lewat arahan Bapak Menko PMK, dan BNPB siap untuk mendukung segala kebutuhan yang diminta atau diperlukan di daerah,” ujar Suharyanto.

Pemerintah daerah diminta segera menetapkan status keadaan darurat, mengaktifkan posko tanggap darurat, serta melakukan asesmen dan pendataan dampak bencana.

BNPB juga mendorong pendataan kerusakan rumah dilakukan sejak hari pertama untuk mempercepat penanganan hunian sementara dan hunian tetap.

Berdasarkan analisis BMKG, gempa terjadi pada Sabtu (15/8) pukul 04.58 WIB atau 05.58 WITA dengan magnitudo 7,7 dan kedalaman 15 kilometer. Gempa ini merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar dengan mekanisme pergerakan naik.

Pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan potensi gempa susulan.

Sebagai bagian dari respons cepat, Menko PMK bersama Kepala BNPB, Menteri PU, Menteri Dalam Negeri, Wamen Kesehatan dan jajaran dijadwalkan berangkat menuju lokasi terdampak pada Sabtu malam ini untuk memastikan bantuan darurat tersalurkan secara maksimal dan mengawal kebutuhan penanganan di lapangan, termasuk evakuasi, layanan kesehatan, dukungan bagi keluarga korban, pengungsian, logistik, serta pemulihan fasilitas umum yang terdampak.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Astamaops Polri, Asops Panglima TNI, Gubernur NTT, Pangdam, Kapolda, Forkopimda provinsi dan kabupaten terdampak, serta perwakilan Kementerian Sosial dan BPBD.