kredit foto: Zulfikri Prasesa/BP BUMN

 

JAKARTA – Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, membuka sekaligus memimpin Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perspektif Hukum atas Strategic Alignment Program Penataan BUMN & Anak Usaha BUMN: Kepastian Hukum, Tata Kelola, dan Mitigasi Risiko” yang diselenggarakan di Wisma Danantara Indonesia, pada Selasa (12/05/2026). 

Kegiatan ini turut menghadirkan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas institusi dalam mendukung transformasi BUMN.

FGD tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai aspek hukum dalam proses penataan dan streamlining BUMN maupun anak usaha BUMN. 

Melalui diskusi ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan mendorong terciptanya kepastian hukum, penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta langkah mitigasi risiko yang terukur dalam setiap proses transformasi korporasi.

Dalam kesempatan tersebut, Dony Oskaria menegaskan bahwa transformasi BUMN harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang kuat. 

“Transformasi BUMN tidak hanya berfokus pada penguatan bisnis, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan dengan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang terukur,” ujar Dony.

Forum ini juga menjadi ruang diskusi konstruktif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengelola BUMN dalam menyamakan perspektif terkait implementasi kebijakan strategis penataan BUMN. 

Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut, diharapkan proses transformasi BUMN dapat berjalan lebih optimal, terukur, serta memiliki landasan regulasi yang kuat dalam menghadapi tantangan bisnis dan dinamika ekonomi global.

BP BUMN bersama Danantara Indonesia terus mendorong sinergi lintas kelembagaan guna memastikan pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional, prudent, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Melalui kolaborasi dengan kementerian, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan, BP BUMN dan Danantara berkomitmen memastikan setiap proses transformasi dan penataan BUMN berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Sehingga mampu memperkuat daya saing BUMN di tingkat global sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.