foto ist 

CILEUNYI – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Desa Cileunyi Wetan, Rabu (6/8/2025)

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung implementasi dan capaian awal Program Prioritas Pemerintah, yakni pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa.

Program KDMP/KKMP merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Inisiatif ini juga merupakan bagian dari Asta Cita Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan tujuan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan mendorong pemerataan pembangunan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungannya, Kartika menyampaikan bahwa keberadaan KDMP yang didukung oleh BUMN telah meningkatkan ketersediaan berbagai bahan kebutuhan pokok. 

Pos Indonesia, misalnya, berperan aktif dalam mendukung logistik sehingga distribusi gas, beras, dan pupuk menjadi lebih terjangkau.

“Pupuk yang diberikan kepada petani kini tidak diperjualbelikan kembali, dan petani dapat melakukan panen dua kali setahun. Sementara itu, Bulog menyediakan beras dengan margin tertentu yang bisa didapatkan KDMP/KKMP dan harga beras yang akan dijual ke masyarakat sebesar Rp12.500,- per kg,” ujarnya.

Sebagai tonggak penting, pada 21 Juli 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meluncurkan kelembagaan lebih dari 80.000 KDMP/KKMP secara nasional di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

KDMP/KKMP dibentuk melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di tingkat desa/kelurahan, termasuk untuk menyepakati proposal bisnis dan besaran pinjaman koperasi kepada bank.

Model bisnis KDMP/KKMP dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan mengintegrasikan koperasi ke dalam ekosistem BUMN. Ekosistem tersebut mencakup:

• Layanan perbankan dan inklusi keuangan melalui Agen Laku Pandai (BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI)

• Distribusi gas LPG subsidi (Pertamina Patra Niaga)

• Penyediaan pupuk subsidi dan non-subsidi (Pupuk Indonesia)

• Stabilisasi harga pangan melalui beras SPHP (BULOG)

• Layanan logistik (Pos Indonesia)

• Penyediaan sembako (ID Food)

• Layanan kesehatan dan obat-obatan (Kimia Farma)

• Dukungan sistem digital koperasi (Telkom Indonesia)