foto ASDP

JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, kini dinyatakan siap beroperasi secara optimal setelah melalui serangkaian uji coba olah gerak kapal.

Hal ini menjadi penanda penting bagi pemulihan konektivitas laut ke Pulau Enggano yang sebelumnya sempat terisolir akibat pendangkalan alur pelayaran.

Salah satu armada yang dioperasikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), KMP Pulo Tello yang beroperasi melayani rute Bengkulu – Enggano telah berhasil menjalani uji coba olah gerak kapal di Pelabuhan Baai, Bengkulu.

“Sejak beberapa hari lalu, telah dilakukan uji coba keluar masuk kapal di Pelabuhan Pulau Baai. Dua kapal yang diuji coba, yakni KM M.H. Thamrin yang mengangkut 110 penumpang dan KMP Pulo Tello yang membawa mobil tangki BBM, keduanya berhasil berlayar dengan aman dan lancar menuju Pulau Enggano,” ujarnya, Kamis (10/7/2025).

Uji coba ini dilaksanakan untuk memastikan kelayakan alur pelayaran yang sedang dalam proses pengerukan. Menhub menambahkan bahwa uji coba dilakukan dalam kondisi cuaca baik dan air laut pasang tertinggi.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menyatakan bahwa keberhasilan KMP Pulo Tello dalam uji coba bukan hanya menandai pemulihan layanan, tetapi juga penting bagi kelangsungan distribusi energi.

“KMP Pulo Tello membawa tangki BBM yang dibutuhkan masyarakat di Enggano. Ini adalah jalur logistik vital, bukan sekadar rute penyeberangan biasa,” tegas Heru.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, turut mengapresiasi langkah cepat pemerintah menangani terisolirnya Enggano. Dalam rapat paripurna DPR, ia menyebut bahwa terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2025 merupakan bentuk nyata ketegasan Presiden dalam menjamin hak konektivitas bagi seluruh warga negara.

Rieke juga mengingatkan bahwa pendangkalan pelabuhan adalah ancaman serius bagi masa depan wilayah kepulauan.

“Indonesia adalah negara kepulauan, dan pelabuhan adalah urat nadinya. Jika akses laut terganggu, maka kesejahteraan dan ketahanan wilayah juga ikut terdampak. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah dan DPR ke depan,” ujarnya.