Keterangan foto: KONSOLIDASI NASIONAL KOWANI: Pimpinan Organisasi Anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) foto bersama dengan salam komando usai menggelar jumpa pers di Kantor Sekretariat KOWANI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Forum yang dihadiri Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan KOWANI Prof. Dr. Elza Syarief, S.H., M.H., Tenaga Ahli Bidang Hukum KOWANI / Ketum HAPI Dr. Enita Adyalaksmita, S.H., M.H., serta perwakilan 30 organisasi anggota tersebut secara tegas menolak SK Ditjen AHU Kementerian Hukum RI terkait pengesahan hasil KLB Juni 2026 yang dinilai cacat hukum serta menegaskan dukungan penuh bagi kepemimpinan sah Ketum KOWANI Ny. Nannie Hadi Tjahjanto, S.H.. (Foto KOWANI)

JAKARTA — Barisan pimpinan Organisasi Anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) bersama Dewan Pimpinan KOWANI menyatakan penolakan tegas terhadap Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum RI Nomor AHU-00001993.AH.01.08 Tahun 2026 yang mengesahkan legalitas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di The Tribata pada 3 Juni 2026.  

Sikap perlawanan ini dikonsolidasikan secara nasional dalam jumpa pers resmi yang dipandu oleh Humas KOWANI Andi Sarinah di Kantor Sekretariat KOWANI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (09/11/2026). 

Forum strategis ini menghadirkan dua narasumber utama dari jajaran tim hukum KOWANI, yakni Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan KOWANI Periode 2024–2029 Prof. Dr. Elza Syarief, S.H., M.H. serta Ketua Umum Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Dr. Enita Adyalaksmita, S.H., M.H. 

Prof. Elza Syarief: Penyelenggaraan KLB Juni 2026 Cacat Hukum Mutlak

Dalam keterangannya, Prof. Elza Syarief membedah secara rinci berbagai pelanggaran fatal terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KOWANI dalam pelaksanaan KLB tersebut.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan KLB tidak pernah memenuhi syarat formal maupun material yang diatur organisasi.  

“Penyelenggaraan KLB tersebut cacat hukum mutlak dari segala sisi. Berdasarkan AD/ART KOWANI, KLB hanya sah jika diusulkan secara tertulis oleh minimal dua per tiga dari 119 organisasi anggota (lebih dari 70 organisasi), disetujui Dewan Pimpinan, dan memenuhi kuorum forum. Faktanya, usulan tertulis itu tidak pernah ada, mayoritas organisasi anggota menolak, dan calon yang diusulkan pun tidak memenuhi kriteria AD/ART,” tegas Elza Syarief.

Prof. Elza menambahkan bahwa syarat seorang calon Ketua Umum KOWANI wajib pernah menjabat sebagai Ketua Umum organisasi anggota minimal 1 periode atau 5 tahun serta pernah menjadi pengurus aktif di Pengurus Pusat KOWANI. Ketentuan mutlak ini terbukti dilanggar dalam pelaksanaan KLB Juni 2026. 

Kejanggalan SK AHU dan Gugatan Administratif ke Kementerian Hukum

Prof. Elza Syarief juga membongkar kejanggalan kronologis yang dinilai ganjil dalam penerbitan legalitas di situs Kementerian Hukum RI. Berdasarkan penelusuran tim hukum pada awal pekan, sistem AHU Online sempat mengalami error dan tetap menampilkan kepemimpinan sah hasil Kongres 2024. 

Namun, tanpa proses verifikasi fisik yang transparan, mendadak muncul perubahan profil yang menutup data perkumpulan dengan status tidak dapat ditampilkan, sebelum akhirnya terbit SK AHU berbasis Akta Notaris Risbert No. 2 tertanggal 29 Oktober 2026.  

“Bagaimana bisa sebuah produk hukum negara terbit mengesahkan KLB yang dari awal sudah cacat prosedur? Kami mendapati adanya kekeliruan administratif yang sangat serius di tingkat Ditjen AHU. Oleh karena itu, KOWANI melayangkan surat klarifikasi dan keberatan resmi secara berjenjang—mulai dari Kementerian Hukum hingga Presiden RI—sesuai mekanisme Hukum Acara PTUN, sebelum kami melangkah ke gugatan peradilan,” tambah Prof. Elza Syarief.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Enita Adyalaksmita, S.H., M.H.—yang juga bertindak sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum KOWANI—membeberkan kejanggalan serius pada Akta Notaris Risbert No. 2 tertanggal 29 Oktober 2026 yang menjadi dasar penerbitan SK AHU tersebut.  

“Kami menemukan indikasi pelanggaran hukum berat pada Akta Notaris per 29 Oktober 2026 itu. Ada lima nama pengurus Dewan Pimpinan yang dicantumkan tanpa persetujuan dan tanpa izin yang bersangkutan. Bahkan ada nama-nama yang mandatnya sudah ditarik oleh organisasi asal, tetapi tetap dicatut seolah-olah setuju. Ini jelas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang tidak bisa dibiarkan,” kata Enita Adyalaksmita.

Dr. Enita menegaskan bahwa KOWANI bersama seluruh organisasi anggota telah melayangkan surat keberatan resmi kepada Kementerian Hukum RI untuk membatalkan SK AHU cacat hukum tersebut. 

Apabila proses klarifikasi dan mediasi administratif tidak membuahkan pembatalan, tim hukum memastikan akan segera mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Bongkar Modus Pengelabuan Izin Pertemuan dan Pencatutan Stempel Organisasi

Membedah lebih dalam modus operandi penyelenggaraan KLB yang dituding abal-abal tersebut, tim hukum mengungkapkan bahwa pihak penyelenggara KLB diduga kuat mengelabui pihak pengelola lokasi acara di The Tribata, Jakarta. 

Izin keramaian dan sewa tempat awal yang diajukan bukanlah atas nama pelaksanaan KLB KOWANI, melainkan menggunakan dalih “pertemuan internal yayasan”.

Tak hanya itu, gerakan yang dinilai Dr. Enita inkonstitusional tersebut diiringi dengan praktik pencatutan kop surat resmi, pemalsuan stempel, hingga penggunaan tanda tangan ketua-ketua umum organisasi anggota tanpa konfirmasi. 

Padahal, berdasarkan inventarisasi fakta di lapangan, sebanyak 54 organisasi anggota secara tertulis telah melayangkan mosi tidak percaya dan membatalkan segala bentuk dukungan kepada kelompok tersebut, sehingga menjadikan legitimasi KLB tersebut bernilai zero atau nol besar secara hukum.  

Pengakuan Pimpinan Organisasi Anggota dan Penarikan Mandat Massal

Suasana konsolidasi semakin memanas saat deretan pimpinan organisasi anggota memberikan kesaksian langsung terkait pengangkatan dan pencatutan nama secara sepihak. 

Sejumlah perwakilan mengungkapkan kekecewaan mendalam atas tindakan oknum penyelenggara KLB yang mendatangi notaris tanpa konfirmasi, membawa dokumen pribadi berupa KTP, serta mengklaim dukungan organisasi.  

Tindakan inkonstitusional tersebut langsung direspons dengan penarikan mandat secara masif oleh pimpinan pusat organisasi masing-masing.

Para ketua umum menegaskan bahwa anggota yang menghadiri acara di Tribata tidak pernah dibekali surat mandat resmi untuk mengubah struktur Dewan Pimpinan KOWANI hasil Kongres 2024, sehingga segala keputusan yang dihasilkan dari ajang tersebut dipastikan gugur secara legalitas internal maupun hukum publik.

Luruskan Misinformasi Internasional dan Penegasan Kepemimpinan Sah

Menanggapi dinamika di tingkat internasional—seperti forum International Council of Women (ICW) di London hingga pergerakan di ASEAN Confederation of Women’s Organisations (ACWO)—KOWANI menegaskan bahwa delegasi resmi Indonesia tetap berada di bawah nakhoda kepemimpinan hasil Kongres XXV/XXVI yang sah, yakni Ny. Nannie Hadi Tjahjanto, S.H. 

Misinformasi yang sempat dikirimkan oleh oknum tertentu ke lembaga internasional kini sedang diluruskan secara diplomatis melalui mekanisme hukum acara tata usaha negara dan diplomasi pergerakan perempuan. 

Dalam jumpa pers di sekretariat KOWANI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat tersebut, hadir segenap pimpinan organisasi perempuan di bawah naungan Ibu Bangsa, KOWANI. 

Kehadiran fisik dan perwakilan resmi dari puluhan pimpinan organisasi anggota—mulai dari PP Dian Kemala, DPP PERWANAS, DPP Alisa Khadijah ICMI, PP KOWAD, PWP 45, PIKAT, Wanita Persahi, Ikapurna, PB Wanita Al-Irsyad, PERPINA, PP Salimah, IKAPOGA, Espas Indonesia, Canaya Ladara Nusantara, Perkopin, Yatnawati, PP IBI, FPPI, hingga Yayasan Kowani—menjadi bukti tak terbantahkan bahwa konsolidasi nasional ini solid.  

Seluruh elemen tegak lurus mendukung kepemimpinan sah Ketua Umum KOWANI Ny. Nannie Hadi Tjahjanto, S.H. dan Sekjen Dr. Ratu Dian Hatifah, S.Ag., M.Pd. hingga akhir masa bakti. (*)