foto Pelindo
JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo kembali mendukung penyelenggaraan Penglipuran Village Festival XII, yang diadakan pada 10–12 Juli 2025 di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali.
Dukungan ini bagian dari komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai pembina Desa Penglipuran.
Festival kali ini mengangkat tema “Samskerti Bhumi Jana: Harmoni Menuju Pariwisata Berkelanjutan dan Inklusif”. Kegiatan ini menjadi sarana pelestarian tradisi serta memperkuat ekosistem pariwisata berkelanjutan.
“Pelindo menjadikan Penglipuran sebagai desa binaan sejak 2017. Selama enam tahun terakhir hingga 2023, kami mendampingi desa ini melalui sejumlah program, seperti penyediaan sarana infrastruktur pendukung pariwisata, pembentukan tata kelola kelembagaan usaha desa, penyusunan laporan keuangan, hingga peningkatan hospitality pengelola untuk mendukung Port Tourism,” kata Direktur SDM dan Umum Pelindo, Dwi Fatan Lilyana, Kamis (10/7).
“Saat ini Desa Penglipuran yang sudah maju tidak lagi menjadi objek penerima bantuan program namun menjadi mitra strategis perusahaan untuk tujuan promosi wisata turis kapal pesiar dari Benoa,” imbuhnya.
Sepanjang tahun 2024, desa ini mencatat 1.023.750 kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Rata-rata kunjungan mencapai 2.652 orang per hari.
Festival tahun ini menampilkan berbagai kegiatan budaya, seperti parade gebogan, lomba barong macan, penjor, lomba mewarnai, hingga pertunjukan musik lokal dan pameran UMKM. Ratusan warga desa, siswa sekolah, serta pelaku seni dan usaha lokal turut terlibat langsung dalam kegiatan ini.
Ketua Panitia Festival, I Komang Kembar Sedana Arta, menyatakan, keberadaan Pelindo sebagai mitra strategis sangat membantu keberlangsungan festival dan mendukung agenda jangka panjang desa.
Desa Penglipuran sebelumnya mendapat pengakuan internasional dari UNWTO sebagai salah satu Best Tourism Villages in The World pada 2023.
Penglipuran tahun 2025 ini mendapatkan kembali penghargaan bergengsi Kalpataru Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pengakuan ini memacu masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan wisata yang berbasis pelestarian alam dan budaya.
