
foto ist
JAKARTA – Halal bukan hanya soal agama, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Dengan literasi dan komitmen untuk menjamin produk halal, Indonesia dapat menjadi nomor satu di dunia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan atau akrab disapa Babeh pada saat menerima audiensi Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito, di Kantor BPJPH Jakarta Timur, 22/01/2025
Pertemuan ini membahas isu-isu strategis serta kolaborasi antara Kemenko PMK dan BPJPH guna mendukung implementasi visi “Asta Cita” Presiden dan RKP 2025, khususnya dalam penguatan karakter bangsa melalui transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal yang meliputi Penguatan literasi produk halal, Revitalisasi Penjaminan Produk Halal dan Penguatan Kolaborasi Penjaminan Produk Halal.
Turut Hadir mendampingi pertemuan tersebut Wakil Kepala Badan BPJPH, Sestama BPJPH, Deputi sertifikasi dan registerasi, Deputi Kemitraan dan standarisasi, Asdep Bina Keagamaan Kemenko PMK Asdep PPK Kemenko PMK
Deputi Warsito memaparkan bahwa salah satu pilar unggulan dalam penguatan karakter dan jati diri bangsa adalah membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan ciri sehat, cerdas, produktif dan berkarakter.
Sebagai negara terbesar muslim di dunia, ekosistem halal tidak hanya menjadi bagian dari identitas bangsa, tetapi juga turut mendukung pengembangan ekonomi dan memerlukan aspek pembudayaan atau gaya hidup halal.
“Ekosistem halal juga merupakan bagian penting dari jati diri bangsa kita, mengingat kita sebagai negara muslim terbesar di dunia. Melalui kolaborasi strategis ini, kami berharap tercipta keselarasan program yang dapat mendorong peningkatan kualitas SDM dan perlindungan konsumen sesuai dengan indeks capaian yang telah ditetapkan,” ujar Deputi Warsito.
Parameter Indeks Terkait Produk Halal
Dalam diskusi, kedua pihak membahas sejumlah parameter indeks capaian yang terkait dengan jaminan produk halal, yang ke depan diharapkan juga menjadi bagian dari kinerja BPS.
Beberapa indikator utama yang disoroti meliputi:
– Indeks Perlindungan dan Pelayanan Konsumen – Parameter ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sertifikasi halal, termasuk kemudahan akses dan transparansi proses.
– Indeks Kepercayaan Publik terhadap Produk Halal – Mengukur sejauh mana masyarakat memahami pentingnya produk halal dan kepercayaannya terhadap sistem sertifikasi yang dikelola oleh BPJPH.
Kepala BPJPH, Haikal Hassan menyampaikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Kemenko PMK.
“Kami menyambut baik kolaborasi ini. BPJPH siap mendukung implementasi program-program Kemenko PMK agar sejalan dengan visi besar Presiden, khususnya dalam mewujudkan SDM unggul yang berlandaskan nilai-nilai religius,” ungkapnya.
Babeh Haikal Hassan, juga menyampaikan pentingnya memandang produk halal dari sisi ekonomi dalam aspek luas. Potensi terkait dengan halal harus dilihat secara lebih luas dan menjadi ekosistem halal mulai dari hulu sampai dengan hilir.
Untuk itu peran dan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah sangat diperlukan. Indonesia bisa menjadi hub dan nomor satu di dunia terkait dengan ekosistem halal.
Untuk mendorong percepatan ini, BPJPH berencana menginisiasi Halal Award sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang mendukung pemberdayaan produk halal di wilayahnya masing-masing.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak akan melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Kementerian dan Lembaga untuk memperkuat koordinasi dalam implementasi program jaminan produk halal mulai dari hulu hingga hilir.
Selain itu, penguatan edukasi masyarakat melalui media sosial mengenai pentingnya produk halal juga akan menjadi fokus utama.
Dengan kolaborasi strategis ini, diharapkan Indonesia dapat semakin unggul dalam menciptakan generasi yang tidak hanya sehat dan produktif, tetapi juga berkarakter kuat, berdaya saing global, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.