foto ist
JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aries Marsudiyanto, di Jakarta.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menegakkan transparansi dan efisiensi di lingkungan BUMN.
Dalam pernyataannya, Erick Thohir mengatakan, adalah sebuah kehormatan bagi kami, kemarin ada Badan Gizi, bagaimana kita mencoba mendorong dan mendukung agar makan sehat bisa berjalan. Lalu kemarin juga Menteri Perumahan dengan program 3 juta rumah.
“Hari ini, saya telah bertemu dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata untuk memastikan dukungan terhadap pariwisata sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Inilah fungsi kami BUMN sebagai benteng ekonomi nasional,” ujarnya, Jumat (8/11/2024).
Erick menyebut, tata kelola yang baik merupakan hal krusial dalam menopang fungsi BUMN sebagai benteng ekonomi nasional yang menjaga keseimbangan ekonomi kerakyatan dan penugasan proyek strategis nasional, serta memastikan pendapatan negara berjalan dengan baik.
Ia juga menegaskan, program bersih-bersih BUMN tetap menjadi prioritas. Erick memastikan, program bersih-bersih BUMN yang telah membuktikan perbaikan efisiensi di BUMN akan kembali berjalan ke depan.
Erick menekankan pentingnya program bersih-bersih BUMN yang telah berjalan dan perluasan investigasi untuk memastikan tidak ada penyelewengan.
“Kami mengakui bahwa kita harus terus memperbaiki. Program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan menjadi fokus utama, terutama setelah adanya kasus-kasus seperti ASABRI, Jiwasraya, dan Garuda Indonesia. Di periode kedua ini, program bersih-bersih BUMN juga harus dijalankan dengan serius,” tegasnya.
Lebih lanjut, Erick menyebutkan bahwa efisiensi dalam pengelolaan BUMN adalah prioritas.
“Efisiensi harus dipangkas, hampir 30% seperti yang selalu disampaikan Pak Prabowo. Dari 114 BUMN, kini hanya tersisa 47 BUMN yang berfungsi dengan sehat, dimana 40 diantaranya dalam kondisi baik dan 7 BUMN masih dalam restrukturisasi,” jelasnya.
Erick juga mengungkapkan, rencananya untuk mengumpulkan semua direksi dan komisaris BUMN untuk memberikan kesempatan bagi Aries dalam memberikan paparan mengenai fungsi pengendalian pembangunan dan investigasi khusus.
“Saya membuka pintu seluas-luasnya karena kami yakin, dengan komitmen untuk efisiensi dan menekan korupsi, kita bisa melangkah maju kedepan,” katanya.
Pertemuan ini merupakan langkah kongkrit dalam menciptakan sinergi antara Kementerian dan Lembaga Pemerintah untuk memastikan bahwa BUMN dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ekonomi nasional.
Aries Marsudiyanto pada kesempatan yang sama menyampaikan, “Saya sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BPPIK yang baru dibentuk sejak Pak Prabowo dilantik dan sejak saya dilantik juga langsung proaktif untuk menjalankan tugas seperti yang diinstruksikan atau berikan petunjuk oleh Presiden Prabowo.”
“Saya langsung berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian RI, BPKP, dan sekarang ke BUMN tentunya selanjutnya saya akan ke BIN, KPK dan beberapa kementerian yang perlu kita kunjungi untuk menindaklanjuti, memastikan, mengawasi dan mengontrol kebijakan Pak Prabowo,” imbuh Aries.
Ia mengatakan, kita semua tahu, Presiden sudah sampaikan beberapa kali bahwa korupsi, pemborosan, kebocoran di Indonesia sangat luar biasa. Bahkan aparat sudah terlibat di dalamnya yang seharusnya membersihkan malah ikut bermain, sampai di lembaga-lembaga penegak hukum, di Mahkamah Agung, bahkan di kementerian, judi online dan sebagainya.
“Oleh karena itu, kami dari BPPIK akan lebih concern untuk bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hal ini sampai ke akar-akarnya,” tegas Aries.
“Pak Presiden sudah sampaikan bahwa negara tidak akan berhasil tanpa pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bersih tidak akan bisa tercapai tanpa aparat aparatnya tidak terlibat korupsi,” imbuh.
Oleh karena itu, pihaknya kata Aries akan menindaklanjuti hal ini sampai ke akar-akar, sampai ke pimpinan paling rendah bahkan sampai ke kepala daerah. Sehingga memastikan, mengontrol, mengawasi APBN dan APBD bisa berjalan sebagaimana mestinya.
“Ini adalah uang rakyat. Ini adalah uang negara jangan dirampok oleh aparatnya sendiri, aparat jangan menjadi maling uang rakyat, justru harus mengamankan, oleh karena itu kebocoran yang cukup besar di APBN dan APBD akan kita lanjuti terus, dengan kebocoran yang semakin kecil maka pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Karena sampai saat ini, kita mendapat angka yang signifikan, kemarin sampai ke Pak Presiden dan itu akan kita verifikasi sampai ke akar-akarnya,” tegas Aries Marsudiyanto.
“Selanjutnya, kami memohon kepada pengusaha-pengusaha, marilah kita sama sama bersinergi, jangan menjadi pengusaha nakal, sudah diberi fasilitas oleh negara, sudah diberi asset oleh negara, sudah diberi tanah oleh negara malah merampok negara yang memberikan kontribusi,” imbuhnya.
Oleh karena Ia menghimbau kepada para pengusaha marilah kita sama sama bersinergi membangun bangsa ini. Stop melakukan tindakan-tindakan illegal mining, illegal logging, illegal fishing, illegal plating, melakukan penyelundupan, narkoba dan lain sebagainya.
“Berhenti, bagi yang sudah terlibat kasus koordinasi dengan aparat, semua bisa dikoordinasikan, asal semua kerugian negara bisa kembali ke kas negara. Kemudian sayangilah keluarga anda apabila mau berbuat tindakan yang melanggar hukum, sayangilah anak anda, sayangilah rakyat, itu uang dari mereka, pajak mereka yang mau bekerja keras justru dirampok oleh aparat sendiri yang seharusnya bertugas melindungi rakyat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kedepan kita akan membuat formula formula dan system mekanisme yang baik sehingga seluruh kementerian itu bisa terjalin, terawasi, terkontrol dengan terukur,” pungkasnya.
