kredit foto: Zulfikri Prasesa/BP BUMN

JAKARTA – BP BUMN Perkuat Sinergi dengan KPK dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih terintegrasi di lingkungan BUMN. Proyek-proyek hilirisasi yang sedang dijalankan akan dikawal agar terlaksana secara transparan, akuntabel, dan sesuai harapan masyarakat.

BP BUMN meminta pendampingan sejak awal kepada KPK untuk memperkuat tata kelola dan mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek hilirisasi.

Seluruh tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan penguatan aspek pencegahan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko secara menyeluruh.

Penguatan tata kelola dilakukan agar investasi strategis bernilai besar dapat berjalan optimal dan memberikan hasil yang maksimal bagi negara.

Kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN akan diawasi secara langsung, dengan penegasan bahwa seluruh pihak yang memiliki kewajiban harus melaporkan tepat waktu tanpa pengecualian.

Transformasi BUMN akan disertai penguatan sistem dan koridor tata kelola untuk memperkecil ruang terjadinya praktik korupsi di masa mendatang.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria mengatakan banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat. 

“Karena itu, kita meminta pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan,” ujarnya di gedung KPK, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Bagaimanapun, jelas Dony, pihaknya tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik.

“Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN, dan kita lakukan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan. Saya juga berharap seluruh BUMN, setelah transformasi, memiliki koridor yang jelas agar tidak terjadi potensi korupsi di masa yang akan datang,” pungkas Dony. (dai)