foto ist 

SURABAYA – Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Kemenko PMK, Warsito, melakukan monitoring dan evaluasi implementasi integrasi data jamaah haji dan data kesehatannya melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu bidang Kesehatan (Siskohatkes). Kegiatan ini dilakukan di Puskesmas Gayungan dan RSUD Haji Jawa Timur, Surabaya, pada Jumat (24/10/2025).

Upaya ini dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan kesehatan jamaah haji, meliputi pemeriksaan awal, proses istithoah, hingga pemantauan kondisi jamaah selama di Tanah Suci dan setelah kembali ke Indonesia.

Siskohatkes merupakan penyempurnaan sistem layanan kesehatan haji yang memungkinkan integrasi penuh antara data haji dan rekam medis jamaah. Sistem ini menyediakan akses real-time bagi tenaga kesehatan, sehingga penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan sesuai riwayat kesehatan jamaah.

“Integrasi data jamaah haji dan rekam kesehatannya sangat krusial untuk memastikan keselamatan jamaah. Dengan Siskohatkes, kondisi kesehatan jamaah dapat dipantau secara real-time, termasuk saat berada di Tanah Suci, karena riwayat medisnya terdokumentasi dengan jelas,” ujar Warsito.

Selain memperkuat aspek keselamatan, sistem ini juga meningkatkan transparansi penyelenggaraan haji, khususnya dalam proses istithoah.

Siskohatkes memastikan seluruh jamaah merupakan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang tahun ini telah mencapai 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.

Integrasi sistem ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara Direktorat Haji Kemenag dan BPJS Kesehatan yang diinisiasi Kemenko PMK pada akhir 2024. Dengan basis data yang kuat, koordinasi lintas sektor untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan haji dapat dilakukan lebih efektif.

“Siskohatkes harus menjadi standar baru layanan kesehatan haji. Ini bukan hanya soal efisiensi pencatatan, tetapi memastikan keputusan medis untuk jamaah lebih cepat, tepat, dan berpihak pada keselamatan,” tambah Warsito.

Dalam tinjauannya, Warsito juga berdialog dengan calon jamaah haji yang sedang menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses entri data. Ia menekankan pentingnya validitas dan kelengkapan data sebagai fondasi peningkatan pelayanan haji pada tahun-tahun mendatang.

Kegiatan monitoring turut dihadiri perwakilan Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Haji dan Umrah, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Kemenag Kota Surabaya, serta tenaga kesehatan daerah. Hasil monev diharapkan menjadi acuan penguatan pelayanan kesehatan jamaah haji pada penyelenggaraan berikutnya.