foto ist 

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan Tim Khusus (Timsus) Penguatan Kebijakan Pendidikan Nasional telah mulai bekerja untuk mematangkan skema pendidikan gratis yang terukur dan berkeadilan.

Progres tahap awal dari kinerja tim lintas sektor tersebut dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Rabu (30/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan timsus yang telah dibentuk, sudah bekerja dan telah melaporkan rencana kerja beserta target jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pembentukan Timsus lintas kementerian dan lembaga ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Terbatas Kabinet tanggal 23 September lalu.

Sebagai upaya merespons amanat pemenuhan hak pendidikan masyarakat, tim tersebut diorkestrasi guna memastikan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan mutu, serta memastikan akses pendidikan yang lebih inklusif pada pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

“Menindaklanjuti mandat Putusan MK dan arahan Bapak Presiden, kami terus mematangkan rencana aksi selanjutnya,” ujar Pratikno.

Dalam arahannya, Menko PMK menekankan pentingnya desain kebijakan pendidikan yang afirmatif. Skema perluasan akses pendidikan akan dilakukan secara taktis dan diprioritaskan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah maupun wilayah-wilayah tertinggal yang angka partisipasi pendidikannya masih perlu dipacu agar setara dengan rata-rata nasional.

Guna memastikan program prioritas ini berjalan berkesinambungan, pemerintah mematangkan skenario pembiayaan yang terukur dan berkeadilan. Langkah strategis ini mencakup penyesuaian kapasitas fiskal antara pusat dan daerah, serta penguatan tata kelola fundamental, seperti pemadanan data penerima bantuan dan pemetaan neraca kebutuhan pendidik secara nasional.

“Tim Khusus telah dirancang untuk fokus pada kerja jangka pendek berupa optimalisasi dan realokasi anggaran existing 2027, serta rencana jangka menengah-panjang untuk melakukan evaluasi skema pembiayaan serta penyusunan grand design penguatan tata kelola pendidikan nasional yang holistik,” jelas Menko PMK.

Melalui pendekatan yang holistik tersebut, Kemenko PMK memastikan bahwa negara hadir memberikan jaminan perluasan akses pendidikan yang dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi pemanfaatan keuangan negara.

Turut hadir dalam agenda pelaporan Timsus tersebut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Deputi Bidang PMK Bappenas Pungkas Bahjuri Ali.