Keterangan foto (ki-ka): Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, Ludy Arlianto; Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Satrio Adhitomo; moderator dan Project Manager Promise II Impact (Promoting Micro SMEs through Improved Governance Access to Financial Services) International Labour Organization (ILO) Djauhari Sitorus di acara Media Fellowship Inklusi Keuangan & Keberlanjutan UMKM melalui PROMISE II IMPACT di Jakarta, Jumat (12/2/2026). foto ist

JAKARTA – Produktivitas tiga komunitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yakni Peternak Susu Sapi di Pangalengan, Bandung Selatan, Komunitas Petani Rumput Laut di Nusa Tenggara dan Komunitas Petani Minyak Nilam di Aceh, meningkat setelah mendapat pendampingan dari Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO). 

Yakni melalui proyek Mempromosikan Usaha UKM melalui Peningkatan Akses Wirausaha terhadap Jasa Keuangan Tahap 2 (PROMISE II IMPACT).

Hal tersebut diungkapkan Project Manager Promise II Impact (Promoting Micro SMEs through Improved Governance Access to Financial Services) International Labour Organization (ILO) Djauhari Sitorus, di acara Media Fellowship Inklusi Keuangan & Keberlanjutan UMKM melalui PROMISE II IMPACT di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

“Salah satu kunci sukses membantu UMKM tersebut adalah dengan mengoptimalkan digitalisasi. Kami mengerti kita sekarang berada di dalam era digitalisasi,” ujar Djauhari.

“Karena itu dalam proyek ini kami mendorong adopsi teknologi digital. Dan bagi lembaga keuangannya melalui transformasi digital yang memang sudah menjadi salah satu prioritas bagi lembaga keuangan, perbankan dan lainnya. Baik itu Bank umum maupun BPR,” ujarnya. 

Penerapan digitalisasi juga dilakukan terhadap pelaku UMKM, termasuk di sektor pertanian. Bagaimana mengadopsi teknologi digital di sektor-sektor produktif 

Proyek tersebut jelas Djauhari telah berjalan tiga tahun dan didanai oleh State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss dan dilaksanakan bersama Kementerian Koordinator Perekonomian serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Yang berbeda dengan proyek-proyek keuangan inklusi atau akses ke finance yang lain adalah dalam proyek ini kami pendekatannya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Djauhari.

Dalam proyek tersebut ILO kata dia, bermitra dengan beberapa Pemda, yang diwakili tim percepatan akses keuangan daerah. Juga bermitra dengan lembaga keuangan, khususnya perbankan yang memang memiliki keahlian, pengalamannya dan fokus dalam melayani nasabah-nasabah UMKM di daerah mereka. Yaitu Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Yang dilakukan ILO dalam proyek tersebut dalam memberikan support kepada pelaku UMKM, melakukan pendekatan yang disebut value chain ekosistem. Pihaknya kata Djauhari melakukan support kepada UMKM yang sudah memiliki jejaring dalam rantai nilai produk-produk mereka.

“Dan ini semua kami lakukan dalam konteks untuk melakukan pencapaian program pekerjaan layak di semua bidang. Yang merupakan inti dari program ILO di Indonesia maupun global,” jelasnya.

“Yang kami lakukan adalah bagaimana pola produksi dari susu, rumput laut dan yang lainnya meningkat. Sehingga bisa meningkatkan penghasilan bagi petani. Juga meningkatkan kualitas. Ini harus ditopang juga dengan akses keuangan yang baik. Karena tentu saja mereka untuk meningkatkan skala usahanya, mereka perlu mendapatkan pembiayaan atau kredit. Bagaimana mereka bisa mendapatkan ini kalau mereka tidak punya data misalnya untuk mendapatkan akses itu,” imbuh Djauhari.

Karena itu jelas dia, ILO bermitra dengan OJK untuk bagaimana bisa mendorong adanya akses keuangan berdasarkan data. Baik yang konvensional, tapi juga dengan teknologi digital. 

“Yang di Jawa Barat, peternak susunya bagian dari anggota koperasi. Koperasi peternak susu, kami bermitra dengan koperasinya dimana masyarakat di wilayah Pangalengan, Bandung Selatan, peternak yang ada disana itu menjadi anggota dari koperasi. Itu yang ekosistem, value chain itu yang kami bantu. Dimana kami memberikan pelatihan. Kami memberikan bantuan berupa penguatan platform digital untuk memudahkan pencatatan setoran susu dan juga memudahkan akses kredit dari BPR ke anggota,” beber Djauhari.

“Nah kalau mereka sudah dapat akses kredit, mereka bisa beli sapi lagi. Otomatis penghasilan meningkat. Mereka juga bisa mempekerjakan orang lagi. Ini yang tadinya belum ada, atau sudah ada tapi belum cukup. Kami berharap program ini bisa membantu. Tidak hanya kami tapi juga OJK dan Kemenko untuk menciptakan aksi-aksi baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Satrio Adhito mengapresiasi progam yang dilakukan ILO. Karena membantu produktivitas UMKM.

“Ini mungkin salah satu terobosan dari ILO di Aceh, Bandung dan NTB, mereka itu komunitas atau asosiasi yang memang tumbuh pesat. Di edukasi, diberikan akses keuangan dan produknya dijual. Artinya sudah ada yang menerima produknya, offtaker. Ekosistem ini yang dibangun, supaya pelaku usaha yang mikro-mikro kecil ini berkurang, karena mereka naik kelas,” beber Satrio.

Sementara itu, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Ludy Arlianto mengatakan pihak punya program khusus di OJK pengembangan ekonomi daerah. Berkolaborasi dengan pemda. Dengan memetakan program program unggulan menaikan, mengerek ekonomi daerah melalui UMKM. Salah satunya ekosistem bisnis harus kita pastikan sejahtera. 

“Mangkanya kita butuh project dengan ILO. Kenapa bikin proyek untuk sapi perah. Itu yang paling susah dibandingkan yang lain. Karena kita ngajak ILO, jadi kita pilih yang paling susah. Sektor ini paling babak belur, seperti saat waktu covid, wabah PMK. OJK bikin regulasi butuh kondisi tertentu. Regenerasi sapi-sapi perah. Tapi nggak jalan, masalahnya apa? sapi perah milik rakyat ini tidak ada catatannya. Nggak ada pembukuan sama sekali. Yang kedua sektor sapi perah ini sudah terhambat covid, harga susu naik turun. Jadi pernah baca di media di Boyolali susu sapi dibuang-buang karena harganya jatuh. Sekarang pemerintah ada proyek MBG. Ini momentum kita berkolaborasi dengan ILO memperbanyak ekosistem ini, bicara digitalisasi secara end-to-end,” jelas Ludy. (dai)