Project Manager Promise II Impact (Promoting Micro SMEs through Improved Governance Access to Financial Services) International Labour Organization (ILO) Djauhari Sitorus di acara Media Fellowship Inklusi Keuangan & Keberlanjutan UMKM melalui PROMISE II IMPACT di Jakarta, Kamis (12/2/2026). foto ist

JAKARTA – Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) ternyata ikut konsen membantu produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Hal itu untuk mencapai program pekerjaan layak di semua bidang, yang merupakan inti dari program ILO di Indonesia maupun global. 

Adapun bantuan terhadap UMKM, yakni melalui proyek Mempromosikan Usaha UKM melalui Peningkatan Akses Wirausaha terhadap Jasa Keuangan Tahap 2 (PROMISE II IMPACT). 

Proyek yang telah berjalan tiga tahun dan didanai oleh State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss dan dilaksanakan bersama Kementerian Koordinator Perekonomian serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terbukti ikut mendongkrak produktivitas dan kualitas produk UMKM.

Ada tiga komunitas UMKM yang mendapat bantuan dari proyek tersebut. Yakni Komunitas Peternak Susu Sapi di Pangalengan, Bandung Selatan, Komunitas Petani Rumput Laut di Nusa Tenggara dan Komunitas Petani Minyak Nilam di Aceh. 

Project Manager Promise II Impact (Promoting Micro SMEs through Improved Governance Access to Financial Services) ILO Djauhari Sitorus mengatakan proyek tersebut esensinya adalah proyek mengenai keuangan inklusi. 

Khususnya mengenai peningkatan akses keuangan kepada pelaku usaha UMKM. Termasuk didalamnya adalah pelaku usaha di sektor agriculture, pertanian, perikanan dan sejenisnya.

“Yang berbeda dengan proyek-proyek keuangan inklusi atau akses ke finance yang lain adalah dalam proyek ini kami pendekatannya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya, di acara Media Fellowship Inklusi Keuangan & Keberlanjutan UMKM melalui PROMISE II IMPACT di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

“Jadi dalam proyek ini kami bermitra dengan beberapa Pemda, yang diwakili tim percepatan akses keuangan daerah. Kemudian kami bermitra dengan lembaga keuangan, khususnya perbankan yang memang memiliki keahlian, pengalamannya dan fokus dalam melayani nasabah-nasabah UMKM di daerah mereka. Yaitu Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR),” imbuh Djauhari.

Salah satu kunci sukses membantu UMKM tersebut, menurutnya adalah dengan mengoptimalkan digitalisasi. Djauhari mengatakan, pihaknya mengerti kita sekarang berada di dalam era digitalisasi. 

“Karena itu dalam proyek ini kami mendorong adopsi teknologi digital. Dan bagi lembaga keuangannya melalui transformasi digital yang memang sudah menjadi salah satu prioritas bagi lembaga keuangan, perbankan dan lainnya. Baik itu Bank umum maupun BPR,” ujarnya. 

Penerapan digitalisasi juga dilakukan terhadap pelaku UMKM, termasuk di sektor pertanian. Bagaimana mengadopsi teknologi digital di sektor-sektor produktif 

Yang dilakukan ILO dalam proyek tersebut, dalam memberikan support kepada pelaku UMKM, jelas Djauhari adalah melakukan pendekatan yang disebut value chain ekosistem. Pihaknya melakukan support kepada UMKM yang sudah memiliki jejaring dalam rantai nilai produk-produk mereka.

“Jadi sudah ada transaksi dengan pemasoknya, bahan baku, petani, peternak dan sudah ada pembelinya atau offtaker. Dan kami nanti hubungkan dengan lembaga keuangan yang dapat memberikan akses kepada produk layanan keuangan,” ujarnya.

“Dan ini semua kami lakukan dalam konteks untuk melakukan pencapaian program pekerjaan layak di semua bidang. Yang merupakan inti dari program ILO di Indonesia maupun global,” imbuh Djauhari.

Jadi sebenarnya agenda pekerjaan layak tegas Djauhari, adalah agenda global yang merupakan bagian dari pencapaian SDGs nomor 8, bagaimana kaitannya dengan keuangan inklusif, akses kepada layanan keuangan

“Program ini memiliki beberapa pilar penciptaan lapangan kerja. Bagaimana mendapatkan pekerjaan di sektor yang produktif, yang memberikan penghasilan yang layak. Bagaimana memberikan rasa aman dan perlindungan kepada pekerja,” ujarnya.

“Apa yang kami lakukan di PROMISE II IMPACT adalah mendorong terjadinya hal itu melalui penguatan akses keuangan dan inklusi keuangan secara lebih baik,” imbuh Djauhari. 

Ia mencontohkan yang dilakukan kepada UMKM di Aceh yang memproduksi Minyak Nilam. Mereka adalah salah satu implementasi dari proyek tersebut. 

“Dalam proyek kami saat ini ada tiga ekosistem. Ada tiga produk atau komunitas yang kami bantu, kami support, kami intervensi melalui proyek ini. Yang pertama adalah yang di Aceh produknya Minyak Nilam, bahan untuk kosmetik, skin care dan ini ekspor ke Eropa. Dan yang kedua adalah komunitas peternak susu sapi di Jawa Barat. Ini adalah komunitas yang kami support, dimana kami bermitra dengan salah satu koperasi di sana bagaimana meningkatkan kualitas susu dan produk susu. Kemudian dengan komunitas Petani Rumput laut di Nusa Tenggara,” ujarnya.

“Yang kami lakukan adalah bagaimana pola produksi dari susu, rumput laut dan yang lainnya meningkat. Sehingga bisa meningkatkan penghasilan bagi petani. Juga meningkatkan kualitas. Ini harus ditopang juga dengan akses keuangan yang baik. Karena tentu saja mereka untuk meningkatkan skala usahanya, mereka perlu mendapatkan pembiayaan atau kredit. Bagaimana mereka bisa mendapatkan ini kalau mereka tidak punya data misalnya untuk mendapatkan akses itu,” imbuh Djauhari.

Karena itu jelas dia, ILO bermitra dengan OJK untuk bagaimana bisa mendorong adanya akses keuangan berdasarkan data. Baik yang konvensional, tapi juga dengan teknologi digital. 

“Yang di Jawa Barat, peternak susunya bagian dari anggota koperasi. Koperasi peternak susu, kami bermitra dengan koperasinya dimana masyarakat di wilayah Pangalengan, Bandung Selatan, peternak yang ada disana itu menjadi anggota dari koperasi. Itu yang ekosistem, value chain itu yang kami bantu. Dimana kami memberikan pelatihan. Kami memberikan bantuan berupa penguatan platform digital untuk memudahkan pencatatan setoran susu dan juga memudahkan akses kredit dari BPR ke anggota,” beber Djauhari.

“Nah kalau mereka sudah dapat akses kredit, mereka bisa beli sapi lagi. Otomatis penghasilan meningkat. Mereka juga bisa mempekerjakan orang lagi. Ini yang tadinya belum ada, atau sudah ada tapi belum cukup. Kami berharap program ini bisa membantu. Tidak hanya kami tapi juga OJK dan Kemenko untuk menciptakan aksi-aksi baik,” imbuhnya.

Djauhari menegaskan pihaknya tidak mengatakan proyek ini tidak ada masalah. 

“Kami mencoba menawarkan suatu konsep yang baru, yang sebenarnya tidak semua baru, tapi menggabungkan beberapa hal. Ada literasi, data, akses keuangan, training. Itu model yang ternyata terbukti baik. Efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Ini berlaku untuk semua Komoditas pada prinsipnya,” jelas Djauhari. 

“Pada bulan Oktober tahun lalu, Wapres Swiss itu datang ke lokasi susu di Pangalengan. Sekarang beliau adalah Presiden Swiss, dan beliau mengapresiasi ini bagaimana proyek yang betul-betul mendorong manfaat. Ini juga kerja keras dari OJK dan Kemenko Perekonomian,” imbuhnya.

Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, Ludy Arlianto; Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Satrio Adhitomo; moderator dan Project Manager Promise II Impact (Promoting Micro SMEs through Improved Governance Access to Financial Services) International Labour Organization (ILO) Djauhari Sitorus di acara Media Fellowship Inklusi Keuangan & Keberlanjutan UMKM melalui PROMISE II IMPACT di Jakarta, Jumat (12/2/2026). foto ist

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Satrio Adhitomo menjelaskan mengapa pihaknya mendorong inklusi keuangan. 

Secara angka jelas dia, angka inklusi kita sudah cukup baik. Kurang lebih sudah mencapai lebih dari 93 persen dari target pada 2030 sebesar 98 persen.

Intinya jelas Satrio masyarakat memahami bahwa memiliki akses ke lembaga keuangan formal dan lembaga digital itu akan memudahkan mereka untuk melakukan semua bentuk. Baik itu transaksi yang sifatnya, situasi keuangan mereka dan sebagainya. 

“Tapi permasalahannya gap untuk literasi keuangan memang masih kecil. Masih sekitar 56-58 persen. Berbanding jauh dengan inklusi keuangan. Nah ini yang sedang dikejar,” jelasnya.

Seperti diketahui, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses masyarakat terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal (seperti bank, asuransi, investasi) yang terjangkau dan aman, tanpa memandang lokasi atau status ekonomi. Sedangkan, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan untuk mengelola keuangan dengan bijak. 

Inklusi dan literasi keuangan saling melengkapi. Akses (Inklusi) yang luas akan sia-sia tanpa pengetahuan (Literasi) untuk mengelolanya dengan benar. 

Sebaliknya, literasi tinggi tidak maksimal jika akses layanan keuangan terbatas. Tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih merata. 

“Sehingga dengan adanya literasi ini memberikan suatu pandangan sekaligus kepada masyarakat. Bahwa iniloh gunanya, manfaatnya, keuntungannya memiliki akses ke lembaga keuangan. Dan juga memiliki akses ke sektor-sektor keuangan lainnya. Sekarang apalagi jamannya digital. Dengan keuangan digital itu sekarang semakin mudah,” jelas Satrio.

Pihaknya mengapresiasi progam yang dilakukan ILO. Karena membantu produktivitas UMKM.

“Ini mungkin salah satu terobosan dari ILO di Aceh, Bandung dan NTB, mereka itu komunitas atau asosiasi yang memang tumbuh pesat. Di edukasi, diberikan akses keuangan dan produknya dijual. Artinya sudah ada yang menerima produknya, offtaker. Ekosistem ini yang dibangun, supaya pelaku usaha yang mikro-mikro kecil ini berkurang, karena mereka naik kelas,” beber Satrio.

Ini Alasan OJK Minta ILO Bantu Tingkatkan Produktivitas Peternak Susu Sapi

Sementara itu, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Ludy Arlianto menegaskan, secara Kebijakan OJK sudah sangat clear akan mensupport UMKM. 

“Bahkan yang terbaru, kemarin kita bikin departemen khusus untuk pengembangan UMKM, ditaruh di bidang pengawasan perbankan. Karena memang secara nasional pendanaan UMKM masih dari sektor perbankan,” ujarnya.

Ludy menjelaskan, kendala utama UMKM adalah pendanaan dan SDM. Tidak bisa mengelola, tidak bisa bikin laporan keuangan, uangnya dicampur, jadi tidak tahu hari ini untung berapa. 

“Karena itu kita terus melakukan pembinaan terhadap UMKM,” ujarnya.

Ludy menambahkan, pihak punya program khusus di OJK pengembangan ekonomi daerah. Berkolaborasi dengan pemda. Dengan memetakan program program unggulan menaikan, mengerek ekonomi daerah melalui UMKM. Salah satunya ekosistem bisnis harus kita pastikan sejahtera. 

“Mangkanya kita butuh project dengan ILO. Kenapa bikin proyek untuk sapi perah. Itu yang paling susah dibandingkan yang lain. Karena kita ngajak ILO, jadi kita pilih yang paling susah. Sektor ini paling babak belur, seperti saat waktu covid, wabah PMK. OJK bikin regulasi butuh kondisi tertentu. Regenerasi sapi-sapi perah. Tapi nggak jalan, masalahnya apa? sapi perah milik rakyat ini tidak ada catatannya. Nggak ada pembukuan sama sekali. Yang kedua sektor sapi perah ini sudah terhambat covid, harga susu naik turun. Jadi pernah baca di media di Boyolali susu sapi dibuang-buang karena harganya jatuh. Sekarang pemerintah ada proyek MBG. Ini momentum kita berkolaborasi dengan ILO memperbanyak ekosistem ini, bicara digitalisasi secara end-to-end,” jelas Ludy. (dai)