foto ist 

BANDUNG – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, data harga barang kebutuhan pokok (bapok) yang akurat, objektif, dan kredibel adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga nasional. Sekaligus komponen penting dalam pengendalian inflasi.

Data harga bapok ini menjadi acuan Pemerintah dalam menentukan kebijakan tepat untuk mendukung Indonesia maju. 

Hal ini diungkap Mendag Busan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok yang mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergi: Data Kredibel untuk Indonesia Maju” pada Kamis, (20/11/2025) di Bandung, Jawa Barat. 

Rakernas dilaksanakan pada 20–21 November 2025. Kegiatan ini diikuti lebih dari 400 peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri atas kepala dinas yang membidangi perdagangan hingga para kontributor Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) secara daring dan luring.

Turut hadir pada pembukaan Rakernas, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

“Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci. Tanpa kredibilitas data, kebijakan tidak akan tepat sasaran. Kita ingin seluruh proses pemantauan harga lebih terintegrasi, cepat, dan responsif,” tegas Mendag Busan.

Lebih lanjut, Mendag Busan menyampaikan, Kemendag terus mendorong standar pelaporan yang seragam. Peningkatan kompetensi kontributor di daerah. Serta digitalisasi sistem pencatatan harga di pasar rakyat. 

“Kredibilitas data SP2KP akan menentukan langkah kita dalam mengantisipasi gejolak harga. Karena itu, integritas dan ketepatan data menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Mendag Busan juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar instansi, antara lain dengan BPS, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah.

Data SP2KP, yang telah digunakan dalam 142 rapat pengendalian inflasi, terbukti menjadi navigasi utama dalam merumuskan langkah penanganan harga dan distribusi pangan. 

“Rakernas diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi nasional dalam mewujudkan harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” jelas Mendag Busan.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Kemendag dan BPS. Sinergi ini telah menghasilkan data yang berkualitas, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung perumusan kebijakan strategis. 

“Setiap minggu, BPS memanfaatkan data yang dihasilkan SP2KP untuk mengolah Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang telah diinisiasi sejak Oktober 2022. IPH menjadi acuan utama dalam rapat inflasi mingguan berfungsi sebagai indikator inflasi bulanan,” ujar Amalia.

Apresiasi juga diberikan Wali Kota Farhan yang menyebut kolaborasi antara Kemendag dan BPS yang telah menghadirkan data yang akurat, tepat waktu, dan dapat diandalkan sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional. 

Selain itu, apresiasi diberikan kepada para kontributor pemantau harga di seluruh Indonesia yang telah membantu pemerintah, termasuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), memperoleh gambaran riil kondisi pasar. 

“Melalui kolaborasi, Kota Bandung terus memastikan distribusi barang berjalan lancar, kualitas pangan terjaga, serta inflasi tetap terkendali,” ujarnya.