foto ist 

JAKARTA – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menerima kunjungan delegasi United Nations Sustainable Development Solution Network (UN-SDSN) yang dipimpin oleh Professor Jeffrey Sachs, Sabtu (18/1/2025).

United Nations Sustainable Development Solution Network merupakan organisasi dibawah naungan Sekretaris Jenderal PBB untuk memobilisasi universitas-universitas, organisasi “think tanks” di dunia untuk mengambil tindakan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Perjanjian Paris dengan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan daring gratis; dan menerjemahkan bukti-bukti dan ide-ide ilmiah menjadi solusi dan akuntabilitas. 

Sementara Profesor Jeffrey David Sachs adalah seorang ekonom dan analis kebijakan publik Amerika dan merupakan profesor di Universitas Columbia, berfokus pada isu kemiskinan, pembangunan berkelanjutan dan pembangunan ekonomi.

Kunjungan delegasi UN-SDSN dalam rangka membahas strategi keberlanjutan dalam pengentasan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat miskin. 

“Pertemuan ini diharapkan juga mendapatkan masukan dari Profesor Jeffrey Sachs terkait pembangunan ekonomi yang bisa lebih berpihak pada masyarakat miskin sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan,” terang Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko. 

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit tersebut juga membahas perspektif masing-masing untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Budiman Sudjatmiko, menyampaikan mengenai tagline yang menjadi dasar BP TASKIN dalam percepatan pengentasan kemiskinan yaitu berdata, berdana dan berdaya. Tagline ini, merupakan pendorong bagi apa yang dikerjakan oleh BP TASKIN agar dapat sesuai target yang ditetapkan dan membuat orang miskin dapat naik kelas dan keluar dari kemiskinan.

Budiman Sudjatmiko menyampaikan visinya bahwa solusi pengentasan kemiskinan terbaik dan berkelanjutan adalah dengan Penciptaan Lapangan Kerja dan Kewirausahaan Sosial yang lebih inklusif dan bernilai tambah ekonomi yang tinggi. 

Karena itu agenda-agenda Industrialisasi Rakyat Miskin perlu segera dilakukan untuk meningkatkan Produktivitas Nasional dan akan berdampak jangka panjang pada Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. 

Ia juga menjelaskan mengenai prioritas BP Taskin dalam 1-2 tahun kedepan pada pengembangan Protokol Tata Kelola Data Kemiskinan Nasional yang mengorkestrasi puluhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, sehingga membentuk Data Tunggal Kemiskinan yang lebih mudah dan cepat diakses serta memiliki Format Data Terpadu.

BP TASKIN juga melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi program-program pengentasan kemiskinan di semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan menerapkan Standarisasi Pengentasan Kemiskinan agar lebih tepat sasaran.

Di akhir uraiannya, Budiman Sudjatmiko menjelaskan bahwa dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, Digital Technology harus menjadi Enabler, yang menjadi fondasi utama bagi masyarakat miskin agar tidak tertinggal terhadap informasi dan peluang. Dimulai dari sektor digital, masyarakat miskin akan belajar berbisnis dan berinovasi. 

BP TASKIN selama lima tahun ke depan akan berfokus pada 9 sektor utama yaitu industri pangan, pengolahan, kesehatan, pendidikan, perumahan, ekonomi kreatif, digital technology, transportasi, dan renewable energy. 

Di tahun pertama, BP TASKIN akan berfokus pada Digitalisasi, Proyek Pangan, dan Proyek Perumahan. Penyediaan Solusi Teknologi Digital (Device, Network, Application) dan Solusi Teknologi Produksi/Industri untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan sosial.

Ikut terlibat dalam membangun Ekosistem Kewirausahaan Sosial dalam bentuk rantai pasok industrialisasi rakyat miskin di 9 Sektor Industri, baik sebagai investor, penyedia solusi/produk, pelaksana program, pekerja, maupun sebagai Market Offtaker. 

Budiman Sudjatmiko juga menambahkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Perumahan merupakan pulling factors untuk mengentaskan kemiskinan, sementara BP Taskin sebagai pushing factors, sehingga tercipta sinergi yang baik untuk tercapainya target program percepatan pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Presiden UN-SDSN Professor Jeffrey Sachs, menyambut baik penyampaian Kepala BP Taskin dalam melaksanakan program-program percepatan pengentasan kemiskinan. 

Professor Jeffrey Sachs sangat bersyukur bahwa Presiden Prabowo menjadikan Pengentasan Kemiskinan menjadi program pertama dan menjadi prioritas serta program yang mulia untuk membawa masyarakat miskin keluar dari kemiskinan. 

Ia juga menyampaikan sangat kagum dengan program yang direncanakan dan yang akan dilakukan BP Taskin selama lima tahun kedepan. Menurutnya pemaparan yang disampaikan oleh Kepala BP Taskin sangat spesifik, jelas, achievable dan implementable. 

Ia juga mengapresiasi integrasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan BP Taskin yang tidak hanya dalam Program Pengentasan Kemiskinan tetapi juga dengan Program Perumahan dan Program Makan Bergizi Gratis serta Swasembada Pangan.

Dalam penutupan audiensi dan diskusi, BP Taskin dan UN-SDSN berkesimpulan bahwa BP Taskin akan menjadikan Food, Housing dan Digital akan menjadi top priority BP Taskin di tahun 2025. 

Pemusatan data yang bersumber dari P3KE (data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), serta data-data dari program kementerian lainnya akan dijadikan menjadi satu BASIS DATA TUNGGAL oleh BPS dengan platform single data yang nantinya akan dijadikan sebagai data acuan program-program pengentasan kemiskinan.

Sektor digital akan menjadi prioritas untuk mengajak semua masyarakat miskin lebih teredukasi dalam mencapai ekonomi mandiri serta dapat keluar dari kemiskinan.